Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Bisa Pakai Jurus Ini Biar Target Setoran Pajak Rp 1.718 T Tercapai
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Di antaranya pemberlakuan sistem PSIAP (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan) dan AEoI (Automatic Exchange of Information) sebagai pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dengan begitu diharapkan target penerimaan pajak 2023 yang sebesar Rp 1.718 triliun dapat tercapai. Hal itu dibahas dalam diskusi panel […]
-
Kamu Termasuk Golongan Ini? Bebas Lapor SPT!
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah mewajibkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahunan kepada para wajib pajak (WP). Adapun, tenggat pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi paling lambat yakni pada 31 Maret 2023, sedangkan untuk WP badan pada 30 April 2023. Apabila WP terlambat, akan ada sanksi yang menjerat. Saksi tersebut berbentuk denda Rp 500.000 […]
-
Belum Aktivasi NIK, Aturan Tarif Pajak WP Belum Ber-NPWP Masih Berlaku
Kendati nomor induk kependudukan (NIK) sudah dipersamakan dengan NPWP, kenaikan pengenaan tarif pajak atas wajib pajak tidak ber-NPWP sebagaimana diatur pada Pasal 21, Pasal 22, atau Pasal 23 UU PPh tetap berlaku. Penyuluh Pajak Ahli Madya Ditjen Pajak (DJP) Yudha Wijaya mengatakan NIK milik wajib pajak orang pribadi tak serta merta diperlakukan sebagai NPWP. Menurutnya, […]
-
DJBC Bisa Minta Dokumen SPT Pajak ke Penerima Fasilitas TPB dan KITE
Dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) TPB dan/atau KITE, pejabat DJBC dapat meminta dokumen laporan keuangan, SPT pajak, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan. Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC Padmoyo Tri Wikanto mengatakan selain untuk mengevaluasi kepatuhan pengguna jasa, dokumen tersebut juga dapat digunakan untuk mengecek fitur prepopulated data ekspor/impor pada faktur pajak. […]
-
OECD Terbitkan Pedoman Implementasi Pajak Minimum Domestik
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis petunjuk terimplementasi qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT) atau pajak minimum domestik. Dalam panduan Administrative Guidance on the GloBE Model Rules, OECD menyatakan suatu pajak minimum domestik yang diterapkan oleh suatu yurisdiksi dapat diakui sebagai QDMTT bila didesain sejalan dengan Pilar 2. “Pajak minimum domestik harus didesain […]
Got any book recommendations?
WA only