Mindblown: a blog about philosophy.
-
Insentif Pajak yang Ada di PEN Dipermanenkan
Pemerintah menargetkan realisasi penerimaan pajak dapat mencapai Rp 1.718 triliun dalam APBN 2023. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara adalah dengan memasukkan kebijakan insentif pajak yang sebelumnya hanya ada pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi kebijakan permanen. “Dalam konteks pemulihan ekonomi tahun 2020 sampai 2022 pajak sudah memerankan peran yang […]
-
PMK Pajak Natura Masih Disusun, Pemotongan Mulai Kapan? Ini Kata DJP
Ditjen Pajak (DJP) memperkirakan pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas natura dan/atau kenikmatan oleh pemberi kerja baru berjalan pada semester II/2023. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (11/1/1023). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan detail ketentuan pajak atas natura akan dituangkan dalam peraturan menteri keuangan (PMK) yang sedang disusun. Pemerintah juga […]
-
Dirjen Pajak Ajak Wajib Pajak Update Data dan Informasi Secara Digital
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengajak wajib pajak untuk melakukan pemutakhiran data dan informasi melalui DJP Online. Pemutakhiran data dan informasi tersebut berkaitan dengan kebijakan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi. Terlebih, pemadanan NIK sebagai NPWP masih terus berlangsung. “Karena aksesibilitasnya sekarang sudah digital, para wajib pajak dapat melakukan […]
-
Program Pemutihan Pajak Kembali Diadakan, Pemprov: Sedang Disiapkan
Pemprov Riau berencana mengadakan program pemutihan pajak atau penghapusan sanksi denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada tahun ini. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau Syahrial Abdi mengatakan keringanan tersebut bakal diberikan untuk mempermudah para pemilik kendaraan dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor. “Untuk pemberlakuannya sedang dipersiapkan, insyaallah dalam waktu dekat ini segera diumumkan waktunya,” […]
-
PP 55/2022 Memuat Instrumen Antipenghindaran Pajak, Ini Kata DJP
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55/2022 turut memuat ketentuan terkait dengan benchmarking dan penerapan prinsip substance over form sebagai instrumen untuk menangani praktik penghindaran pajak. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan instrumen antipenghindaran pajak disiapkan guna mencegah tergerusnya basis pajak akibat praktik base erosion and profit shifting (BEPS). “Kalau bicara antarnegara itu yang dikhawatirkan adalah erosi basis […]
Got any book recommendations?
WA only