Mindblown: a blog about philosophy.
-
BPK Soroti Pencatatan Transaksi Pajak, Jumlahnya Rp32,9 T
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan kebijakan akuntansi dalam sistem pemerintahan belum mengatur pelaporan secara aktual atas transaksi pajak. Sehingga terdapat potensi pajak sebesar Rp 32,94 triliun raib alias lenyap. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I Tahun 2022, BPK menjelaskan, pemerintah belum memaksimalkan tindakan penagihan, sehingga terdapat piutang pajak daluwarsa sebesar Rp 710,15 miliar. “Akibatnya, […]
-
Bogor berencana permudah pajak dan bebas biaya parkir kendaraan listrik
Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat berencana mempermudah pembayaran pajak dan bebas biaya parkir bagi pengendara kendaraan listrik di daerahnya dalam rangka upaya sosialisasi mengurangi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM). “Nanti pemkot akan membuat satu aturan bagi warga yang memiliki mobil listrik atau motor listrik baik dari pajaknya, parkir dan lain-lain. Ini harus dimudahkan semuanya,” kata […]
-
Ekonom Ini Sebut Pemerintah Belum Siap Terapkan Pajak Karbon Tahun Ini, Mengapa?
JAKARTA. Pemerintah menunda penerapan pajak karbon (carbon tax). Sebelumnya, penerapan pajak karbon akan diberlakukan pada Juli 2022, namun ditunda. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kapan pajak karbon akan diberlakukan. Padahal, penerapan pajak karbon sudah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang harus diberlakukan pada tahun ini. Ekonom sekaligus […]
-
2.422 wajib pajak peserta PPS repatriasi dana di luar negeri
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Aim Nursalim Saleh menyebut sebanyak 2.422 wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) akan merepatriasi dana mereka di luar negeri. “Akhir 30 September 2022 ini batas akhir penyampaian repatriasi wajib pajak. Kami sudah mendata terdapat sebanyak 2.422 wajib pajak yang mencontreng untuk mengikuti repatriasi,” kata Aim […]
-
Dirjen Pajak Blak-blakan Soal Temuan BPK Terkait Insentif PEN
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo buka suara terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pengelolaan insentif perpajakan. BPK menemukan adanya pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan dalam Program Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (PC PEN) tahun 2021 sebesar Rp 15,31 triliun yang belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut tertuang di dalam Ikhtisar Hasil […]
Got any book recommendations?
WA only