Mindblown: a blog about philosophy.
-
Terkena Pajak Jasa, Asuransi Memilih Jalan Efisiensi
JAKARTA. Industri keuangan non bank menjadi sektor yang diincar pemerintah untuk bisa menyetor pajak lebih besar lagi. Mulai dari industri asuransi, dompet digital hingga financial technology alias fintech. Misalnya di industri asuransi. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 67tahun 2022 memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) penjualan jasa asuransi. sebesar 11% yang diberlakukan mulai 1 April […]
-
Luhut Sebut Pemerintah Tengah Lakukan Transformasi Digital Skala Raksasa, Buat Apa?
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang melakukan transformasi raksasa atau gigantic transformation dalam konteks digitalisasi di dalam sistem bernegara. Kondisi itu diharapkan berdampak terhadap postur perekonomian. Karena itu, lanjutnya, pemerintah bakal memastikan nilai komitmen belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dalam kegiatan business matching tahap I sebesar Rp539 triliun per hari yang dilaksanakan di Bali pada 22-24 […]
-
Segera Manfaatkan! Pengusaha di Daerah ini Bisa Dapat Pemutihan Pajak
Pemkab Tangerang memberikan insentif berupa penghapusan denda atau pemutihan atas keterlambatan pembayaran pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak parkir, pajak reklame, dan pajak air tanah. Kepala Bidang Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB Bapenda Kabupaten Tangerang Achmad Dadang Suhendar mengatakan program tersebut diselenggarakan untuk memberikan keringanan bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19. “Relaksasi […]
-
Begini Contoh Implementasi Ketentuan Batas Waktu Upload Faktur Pajak
Melalui PER-03/PJ/2022, Ditjen Pajak (DJP) telah mengatur ketentuan batas waktu pengunggahan dan persetujuan faktur pajak berbentuk elektronik (e-faktur). Terkait dengan ketentuan tersebut, otoritas juga memberi contoh implementasinya. Contoh tersebut dimuat dalam Lampiran huruf A angka 3 PER-03/PJ/2022. Adapun e-faktur wajib diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan aplikasi e-faktur dan memperoleh persetujuan dari DJP. […]
-
Dikenai Pajak Baru, Grup Telekomunikasi Ini Bakal Gugat Pemerintah
Digicel Grup mempertimbangkan untuk menggugat pemerintah Papua Nugini jika pemerintah tidak mencabut ketetapan pajaknya. Perusahaan jaringan telepon seluler dan penyedia layanan hiburan asal Jamaika tersebut menilai pajak yang dikenakan pemerintah diskriminatif. “Tambahan pajak badan yang ditetapkan oleh pemerintah Papua Nugini dikenakan satu kali senilai PGK350 juta [setara Rp1,4 triliun] pada anak perusahaan Digicel Pacific Ltd. […]
Got any book recommendations?
WA only