Mindblown: a blog about philosophy.
-
OPINI: Perbedaan SPT Tahunan dan LHKPN
Memasuki awal tahun, terdapat kewajiban pelaporan pajak tahunan sebagai bukti bentuk perwujudan kepatuhan sebagai penduduk Indonesia. Pada saat bersamaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau penyelenggara negara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan Undang-Undang No. 28/1999, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi […]
-
Ribuan Wajib Pajak Diampuni, Sri Mulyani Kantongi Rp 3,4 T
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mengumpulkan penerimaan Rp 3,4 triliun dari program pengungkapan sukarela (PPS) atau dikenal dengan tax amnesty jilid II. Nilai tersebut berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) final yang dibayarkan oleh sebanyak 24.157 wajib pajak yang memilih untuk taat dengan mengungkapkan hartanya yang selama ini belum masuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. […]
-
DJPb catat realisasi insentif pajak NTT capai Rp42,67 miliar
Kupang. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat nilai realisasi insentif pajak bagi masyarakat di NTT pada 2021 mencapai Rp42,67 miliar. “Insentif pajak ini dihadirkan untuk menolong masyarakat dan dunia usaha agar bisa bertahan di tengah situasi pandemi COVID-19,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Catur Ariyanto Widodo […]
-
Soal Rencana Tarif PPN Naik Jadi 11%, DJP: Belum Ada Update e-Faktur
Sesuai dengan ketentuan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% mulai berlaku pada 1 April 2022. Belum keluarnya aturan turunan menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (18/3/2022). Sejumlah warganet mengajukan pertanyaan terkait dengan aturan turunan melalui Twitter. Karena ada kenaikan tarif dari 10% menjadi 11%, […]
-
Pengamat : Kenaikan PPN jadi 11 persen akan lemahkan daya beli masyarakat
Makassar. Kebijakan pemerintah yang akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) per 1 April 2022 dinilai akan memberatkan dan melemahkan daya beli masyarakat. “Kebijakan Kementerian Keuangan RI yang akan memberlakukan tarif baru PPN dari 10 persen menjadi 11 persen, sudah pasti memberatkan masyarakat yang masih dalam kondisi pandemi,” kata Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr […]
Got any book recommendations?
WA only