Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pengusaha Teriak Pajak 40%-75% Bisa Matikan Industri Hiburan
Kebijakan pemerintah menetapkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan maksimal 75%, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendapat penolakan keras dari pelaku usaha. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani, menilai, kenaikan pajak hiburan yang tinggi sangat bertentangan dengan apa yang seharusnya […]
-
Pemerintah Perjelas Teknis Aturan Pajak UMKM
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 Tahun 2023. PMK itu berisi Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. PMK tersebut merupakan aturan pelaksanaan atas Pasal 57, Pasal 62, dan Pasal […]
-
Tarif Efektif PPh 21 Berlaku, Untung atau Buntung bagi Perusahaan?
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah resmi menetapkan skema perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) yang berlaku mulai 1 Januari. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam perhitungan pemotongan PPh 21 bagi wajib pajak. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 serta aturan […]
-
Ganjar Bocorkan Arah Pajak di Hadapan Pengusaha Kadin jika Terpilih Sebagai Presiden
Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan intensifikasi dan ekstensifikasi menjadi jurus utama yang akan dilakukan dalam memperluas pendapatan negara berbasis pajak jika terpilih sebagai presiden pada 14 Februari 2024 nanti. “Betul Pak [Wakil Ketua Umum Kadin bidang Investasi Tony Wenas], sebenarnya sudah terjawab sama Pak Wenas. Ekstensifikasi dan intensifikasi. Intensifikasi itu optimalisasi […]
-
DJP Permudah Pembayaran Pajak untuk UMKM
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan adanya regulasi ini diharapkan akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak khususnya pelaku UMKM. […]
Got any book recommendations?
WA only