Mindblown: a blog about philosophy.
-
UPPD Pelaihari: Pendapatan pajak air permukaan di Tanah Laut Rp 3,3 miliar
Pelaihari. Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Tanah Laut, Kalimantan Selatan Rahmawati Arifin mengatakan, pendapatan daerah dari sektor pajak air permukaan di daerah setempat 2023 sebesar Rp 3,3 miliar. “Realisasi pajak air permukaan sebesar Rp3,3 miliar tersebut diperoleh dari 36 perusahaan beroperasi di Tanah Laut,” ujar Rahmawati Arifin, di ruang kerjanya, Senin. Menurut dia, penguna […]
-
Musim Lapor SPT Tiba, 219.593 Wajib Pajak Sudah Duluan
Jakarta. Musim lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2023 sudah dimulai sejak 1 Januari 2024. Pelaporan dapat dilakukan sampai akhir Maret 2024 untuk wajib pajak pribadi dan akhir April 2024 untuk wajib pajak badan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Dwi Astuti mengingatkan wajib pajak agar melaporkan SPT Tahunan 2023 lebih awal. […]
-
Ditjen Pajak Pastikan Penerapan Tarif Efektif PPh 21 Tak Membuat Lonjakan Restitusi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pemberlakuan tarif efektif rata-rata pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang mulai berlaku 1 Januari 2024 tidak akan memunculkan potensi lebih bayar. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan, model pemotongan PPh 21 dengan menggunakan tarif efektif ini sebetulnya akan memudahkan baik si pemotong maupun yang dipotong PPh 21. […]
-
Presiden Filipina Resmi Teken UU Kemudahan Membayar Pajak
Presiden Ferdinand Marcos Jr. menandatangani UU Kemudahan Membayar Pajak, setelah mendapatkan persetujuan dari parlemen. Kantor Komunikasi Kepresidenan menyatakan UU Kemudahan Membayar Pajak menjadi bagian dari reformasi yang diusung pemerintah. UU tersebut diterbitkan dalam rangka menyederhanakan proses pendaftaran pajak bagi UMKM serta memodernisasi sistem pajak pada otoritas. “Undang-undang baru ini memperkenalkan reformasi perpajakan dari sisi administratif […]
-
Keberatan dengan Pajak Rokok, Bisa Ajukan Judicial Review ke MK
Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) mengaku keberatan dengan pengenaan pajak rokok atas rokok elektrik yang berlaku per 1 Januari 2024. Hal ini lantaran pengenaan pajak rokok dinilai menjadi pukulan tambahan bagi industri rokok elektrik. Sekretaris Jenderal Garindra Kartasasmita menjelaskan APVI merasa keberatan karena sudah ada kenaikan tarif cukai dan harga jual eceran (HJE) pada 2024. […]
Got any book recommendations?
WA only