NEWS
-
Tumbuh 1,59%, Penerimaan Pajak DKI Jakarta Sudah TembusRp34,58 T
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada Januari hingga September 2026 sudah mencapai Rp39,33 triliun. Angka ini tumbuh 1,29% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan capaian PAD periode Januari hingga September 2026 tersebut setara dengan 68,2% dari target senilai Rp57,67 triliun. “Pendapatan […]
-
Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp11,2 Triliun, DJP Bidik Segini hingga Akhir 2026
Penerimaan pajak dari ekonomi digital telah mencapai Rp 11,2 triliun hingga Agustus 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun membidik penerimaan sebesar Rp 16 triliun hingga akhir tahun, seiring ekspansi transaksi digital dan penguatan kebijakan pemajakan di sektor tersebut. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto berharap penerimaan pajak ekonomi digital tahun ini dapat meningkat sekitar 50% […]
-
Cara Ajukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak lewat Coretax
DIRJEN Pajak Bimo Wijayanto memberikan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-239/PJ/2026. Keputusan tersebut diterbitkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong perekonomian nasional. Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari Pasal 27A Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118/2024 s.t.d.d PMK 71/2026. Merujuk pada keputusan tersebut, pengurangan atau penghapusan sanksi […]
-
ADB Yakin RI Keluar dari Middle Income Trap, Rasio Pajak Jadi PR
Asian Development Bank (ADB) memastikan, prospek ekonomi Indonesia sangat cerah, bahkan berpeluang besar untuk mencapai cita-cita terlepas dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap sesuai visi Indonesia Emas 2045. Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov mengatakan, prospek ekonomi yang akan terus bertumbuh kuat ini membuat klasifikasi kelayakan pendanaan negara-negara anggota berkembang (developing member […]
-
Bebas Sanksi Pajak hingga 100%, DJP Siaga Hadapi Lonjakan Coretax
Ditjen Pajak (DJP) memperkuat kapasitas coretax administration system untuk mengantisipasi lonjakan pengakses menjelang berakhirnya periode pemanfaatan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak (PSA) hingga 100% pada 31 Desember 2026. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (22/10/2026). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan otoritas […]
WA only