Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sepeda, Jam Tangan hingga Kosmetik Impor Kena Pajak Lebih Tinggi Mulai 17 Oktober
Jakarta. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal segera mengenakan tarif pajak lebih tinggi untuk 8 barang impor semisal sepeda, jam tangan hingga kosmetik. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. Pemberlakuan PMK 96/2023 akan dipercepat satu bulan menjadi 17 Oktober […]
-
PMK 96/2023 Soal Bea Cukai dan Pajak Barang Kiriman akan Direvisi
JAKARTA. Kementerian Keuangan akan merevisi PMK 96/2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. Rencana tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (13/10/2023). Revisi dilakukan karena penerapan PMK 96/2023 akan dipercepat, yakni mulai 17 Oktober 2023. Dalam ketentuan saat ini, PMK 96/2023 mulai berlaku setelah 60 […]
-
Genjot Setoran PBB, Pemda Adakan Pemutihan Pajak sampai 30 November
Pemkab Sumedang, Jawa Barat kembali mengadakan program penghapusan sanksi denda administrasi atau pemutihan pajak bumi dan bangunan (PBB). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rohana mengatakan program pemutihan denda PBB dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang memiliki tunggakan. Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). “Sesuai arahan dari Pj Bupati […]
-
Pemprov Targetkan Perda soal Pajak Daerah Berlaku Mulai 5 Januari 2024
DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diusulkan oleh Pemprov Kalimantan Selatan. Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar mengatakan penyusunan Raperda PDRD merupakan tindak lanjut dari UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “UU HKPD memberikan amanat bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek […]
-
Tagih Piutang Pajak sampai Rp 300 Miliar, DPRD Bentuk Panitia Khusus
DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan persoalan tunggakan pajak daerah yang mencapai Rp300 miliar. Ketua Pansus Piutang Pajak Daerah DPRD Suwanto mengatakan pansus mulai menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan mengundang pemkot. Melalui pembentukan pasus, ia berharap dapat ditemukan solusi yang efektif menyelesaikan piutang pajak daerah. “Piutang pajak ini cukup besar. […]
Got any book recommendations?
WA only