Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bangka maksimalkan pengawasan wajib pajak
Sungailiat. Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memaksimalkan pengawasan dan penagihan wajib pajak guna efektivitas dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wakil Bupati Bangka, Syahbudin dalam keterangan, Rabu, mengatakan Tim OPAD ini dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/BPPKAD/2023, memaksimalkan pengawasan di lapangan dan penagihan kepada wajib […]
-
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Pembebasan Pajak, Simak Aturannya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan prinsip proporsionalitas dalam pembebasan pajak bagi warga Ibu Kota. Hal ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menyejahterakan masyarakat. Adapun upaya tersebut diwujudkan dengan menerbitkan sejumlah peraturan pajak yang berkaitan dengan pengurangan dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kepala Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan […]
-
Sri Mulyani Ungkap Peran Kebijakan Fiskal untuk Dukung Industri Migas
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kebijakan fiskal memiliki peranan besar dalam industri migas. Sri Mulyani mengatakan industri migas erat berkaitan dengan ketahanan energi suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan fiskal juga digunakan untuk mendukung sektor usaha tersebut. “Kami memiliki kebijakan fiskal yang memberikan insentif pajak untuk produsen atau hulu, sekaligus subsidi bagi konsumen atau […]
-
Setoran Mulai Loyo, Dirjen Pajak Putar Otak Kejar Target
Jakarta. Hingga Agustus 2023, penerimaan pajak terealisasi Rp 1.246,97 triliun atau 72,58% dari target yang dipatok dalam APBN 2023 sebesar Rp 1.718 triliun. Tersisa empat bulan lagi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengejar target tersebut. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengaku optimistis setoran pajak pada tahun ini akan tetap tercapai sesuai target, meskipun dari sisi […]
-
58,7 Juta NIK Jadi NPWP, Sisa 12,6 Juta Lagi
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat 58,7 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terintegrasi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per Agustus 2023. Tinggal 12,6 juta NIK lagi yang belum. “Sampai dengan bulan kemarin sudah 58,7 juta NIK padan dengan NPWP. Jadi sekitar 82,3% dari 71,3 juta NIK NPWP yang harus kami padankan,” […]
Got any book recommendations?
WA only