NEWS
-
DJP: Pengurangan Sanksi dalam PMK 71/2026 Bukan Pemutihan Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan fasilitas penghapusan atau pengurangan sanksi administratif pajak sebagaimana diatur dalam PMK 71/2026 bukan merupakan kebijakan pemutihan pajak. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif akan diberikan sepanjang wajib pajak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. “Penyempurnaan ketentuan ini bukan merupakan kebijakan pemutihan pajak dan tidak menghapus kewajiban […]
-
Bayar Utang Pajak Kini Dahulukan Pokok Sebelum Denda, Ini Rinciannya
Pemerintah menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 (PMK-71/2026). Peraturan tersebut merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 2 Oktober 2026.Salah satu perubahan utama dalam PMK-71/2026 adalah penyesuaian mekanisme pembayaran utang pajak. Jika […]
-
DJP Hapus Sanksi Pajak hingga 100%, Ini Syarat dan Batas Waktunya
Ditjen Pajak (DJP) memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100% melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-239/PJ/2026. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (13/10/2026). KEP-239/PJ/2026 diterbitkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong perekonomian nasional, yang berlaku mulai 8 Oktober 2026. Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut […]
-
Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Dilonggarkan
Pemerintah membuka ruang bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024. Melalui aturan baru tersebut, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administratif, termasuk denda administratif pajak bumi dan bangunan (PBB), dalam […]
-
Jalan Tengah Longgarkan Restitusi Pajak, Masih Amankah Target Penerimaan?
Setelah memicu polemik, pemerintah dan dunia usaha nampaknya telah memeroleh jalan tengah dalam mekanisme pencairan kelebihan pembayaran pajak alias restitusi pajak. Untuk diketahui, pencairan restitusi selama beberapa waktu terakhir diperketat. Hal ini berlaku khususnya pada pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak alias restitusi dipercepat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2026 pada 1 Mei 2026 […]
WA only