Mindblown: a blog about philosophy.
-
Putar Otak Cari Tambahan Pajak
JAKARTA. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 menargetkan penerimaan perpajakan Rp 2.307,9 triliun, 8,9% lebih besar dari outlook penerimaan perpajakan 2023 yang sebesar Rp 2.118,3 triliun. Karena itu, penerimaan perpajakan tahun depan bakal digenjot dengan laju atau kecepatan kenaikan dua kali lipat lebih dibandingkan laju tahun ini yang diperkirakan hanya naik 4,1%. Pada […]
-
Kejar Target Perpajakan Rp 2.307 T, Jokowi Ungkap Skema NIK Jadi NPWP
Jakarta. Pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp 2.781,3 triliun tahun depan, jumlah tersebut akan dipenuhi paling banyak dari penerimaan perpajakan senilai Rp 2.307,9 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ada empat langkah yang akan ditempuh untuk menggenjot penerimaan perpajakan sebesar itu. Salah satu langkahnya adalah meningkatkan rasio perpajakan dengan melakukan implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai […]
-
Dongkrak PAD, Pemkot dan DPRD Sukabumi Godok Raperda Pajak Retribusi Daerah
Kalangan DPRD dan Pemkot Sukabumi menggodok rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Keberadaan ketentuan ini dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dan investasi. Pembahasan raperda itu dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi pada 14-15 Agustus 2023. ” Pengusulan raperda ini salah satu pelaksanaan dari UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda sebagaimana […]
-
APBN 2024 Diharapkan Mampu Tingkatkan Tax Ratio Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2024 akan menjadi APBN terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dijadwalkan, Presiden Jokowi juga akan membacakan Nota Keuangan Pengantar Rancang Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 dalam Rapat Tahunan DPR dan MPR RI pada 16 Agustus 2023. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda memperkirakan, […]
-
DJP: Jika NIK Tidak Valid, Bukti Potong Pajak Tidak Dapat Diterbitkan
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan jika Nomor Induk Kependudukan (NIK) lawan transaksi tidak valid, bukti potong pajak penghasilan (PPh) tidak dapat diterbitkan. Penegasan dari DJP tersebut untuk menjawab pertanyaan mengenai pemotongan/pemungutan PPh sampai dengan 31 Desember 2023 terhadap lawan transaksi yang mempunyai NIK tetapi menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 000. DJP mengatakan dengan berlakunya UU HPP dan PMK […]
Got any book recommendations?
WA only