Mindblown: a blog about philosophy.
-
Lupa EFIN Saat Ingin Lapor SPT Pajak, Bagaimana Cara Mengeceknya?
Jakarta – Melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak orang pribadi bisa dilakukan secara online melalui e-filing. Hal itu bisa dilakukan secara real time di situs web DJP Online (https://djponline.pajak.go.id) atau laman penyedia layanan SPT elektronik. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan untuk melaporkan SPT melalui e-filing, wajib pajak […]
-
Mau Lapor SPT Tahunan Tetapi Belum Validasi NIK-NPWP? Begini Kata DJP
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan wajib pajak tetap dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022 walaupun belum melakukan validasi data nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) orang pribadi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan wajib pajak memang tidak diharuskan memvalidasi NIK sebagai NPWP sebelum dapat melaporkan SPT Tahunan. Namun, […]
-
2,31 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT, Siapa yang Belum?
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 6 Februari 2023 sudah ada 2,22 juta wajib pajak orang pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT. Sedangkan, untuk wajib pajak badan tercatat 84.500 SPT. “Saya cek dulu ya sampai sini ada Jadi sampai dengan kemarin malam itu untuk SPT orang pribadi ini sudah […]
-
Hitung Pajak Pakai NPPN? Pemberitahuan Disampaikan Paling Lambat Maret
Wajib pajak orang pribadi yang berencana menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) untuk menghitung penghasilan neto perlu menyampaikan pemberitahuan paling lambat pada akhir Maret. Batas waktu ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. “Wajib pajak … […]
-
Hak dan Kewajiban Perpajakan WP Pemegang Izin Tambang, Simak Aturannya
Keberadaan Undang-Undang 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) ikut menghapus berlakunya rezim kontrak karya (KK) bagi perusahaan pertambangan. Saat ini, operasional perusahaan pertambangan tunduk pada rezim perizinan. Sama dengan ketika rezim kontrak karya berlaku, perusahaan pertambangan di bawah rezim perizinan tetap harus tunduk pada ketentuan perpajakan. PMK 61/2021 ikut mengatur tentang hak dan […]
Got any book recommendations?
WA only