Mindblown: a blog about philosophy.
-
Restitusi Pajak Meningkat di Akhir Tahun 2022, Diduga Hal Ini Penyebabnya
JAKARTA. Sampai dengan akhir Desember 2022, realisasi pengembalian pajak atau restitusi pajak tercatat Rp 280,41 triliun. Restitusi pajak naik 42,99% secara tahunan atau year on year (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak) Kementerian Keuangan menyebut, realisasi restitusi pada periode laporan didominasi oleh restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri […]
-
Penerimaan Pajak di Nusa Tenggara Capai Rp6,4 Triliun di 2022
MATARAM – Penerimaan pajak di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sepanjang 2022 mencapai Rp6,4 triliun atau tumbuh 10,5 persen dibandingkan dengan serapan pajak 2021. Capaian tersebut Rp3,4 triliun dari NTB dan Rp2,9 triliun dari NTT. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara mencatat sumber terbesar penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) […]
-
Pemanfaatan Insentif Pajak di KEK Rendah, Pengusaha Ungkap Alasannya
Warga menikmati matahari terbenam di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Minggu (4/12/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/YU JAKARTA, DDTCNews – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi alasan pemanfaatan insentif pajak di kawasan ekonomi khusus (KEK) sepi. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik […]
-
Valuasinya Murah, Cermati Saham-Saham Properti yang Layak Dikoleksi
JAKARTA. Kinerja emiten properti diprediksi masih diselimuti banyak sentimen negatif pada tahun 2023 ini. Salah satu faktor pemberat sektor properti adalah ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, tren kenaikan suku bunga acuan juga masih membayangi. Analis Henan Putihrai Sekuritas Jono Syafei menilai, tren kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia dan inflasi bisa menghambat kinerja emiten properti. Terutama, […]
-
Dukung Pendirian Holding Keuangan, Pemerintah Bisa Beri Insentif Pajak
UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) memungkinkan pemerintah untuk memberikan insentif pajak guna mendukung pembentukan perusahaan induk konglomerasi keuangan (PIKK). Merujuk pada Pasal 206 ayat (1) UU 4/2023, setiap orang yang mengendalikan konglomerasi keuangan wajib membentuk PIKK. Adapun pihak pengendali konglomerasi keuangan bisa menunjuk perusahaan yang bertindak sebagai PIKK dengan persetujuan […]
Got any book recommendations?
WA only