Mindblown: a blog about philosophy.
-
Aturan Opsen Pajak Kendaraan dan BBNKB Diperinci, Begini Rancangannya
Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RPP KUPDRD) turut memerinci ketentuan opsen atas pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Ketentuan mengenai opsen atas ketiga jenis pajak tersebut diperinci pada Pasal 107 hingga Pasal 114 RPP KUPDRD. “Pemungutan opsen […]
-
e-SPT Masa PPh 21 Belum Update, Lapisan Tarif 35% Belum Bisa Diinput
Ditjen Pajak (DJP) memberitahukan wajib pajak bahwa sampai saat ini masih belum terdapat pembaruan (update) aplikasi e-SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) 21. Dalam aplikasi tersebut, lapisan tarif pajak penghasilan masih terdiri dari 4 lapis. Wajib pajak bisa saja menyesuaikan perubahan lapisan tarif sesuai yang diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun, ada […]
-
PPN Bagi PKP yang Menyerahkan Jasa Pengiriman Paket, Begini Aturannya
Terdapat ketentuan khusus dalam menghitung besaran pajak pertambahan nilai (PPN) terutang bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang jasa pengiriman paket. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 71/2022, jasa pengiriman paket termasuk dalam kelompok jasa kena pajak (JKP) tertentu. Sehingga, perhitungan PPN terutangnya diatur menggunakan besaran tertentu. “PKP yang melakukan penyerahan […]
-
Gappri: Pemberantasan Rokok Ilegal Bukan dengan Mengerek Cukai!
Sekjen Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Willem Petrus Riwu mengatakan pemberantasan rokok ilegal sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Menurutnya, struktur peredaran rokok ilegal saat ini sudah sangat kuat. Karena itu, pemberantasan rokok ilegal harus extraordinary lantaran ini merupakan kejahatan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Untuk pemberantasannya cukup […]
-
DJP Ingatkan Lagi Soal Syarat dan Ketentuan Dividen Bebas Pajak
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan kembali wajib pajak terkait dengan aturan pengecualian pajak penghasilan apabila wajib pajak menerima dividen, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/2021 yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta kerja. Dalam peraturan tersebut, diatur pengecualian dividen dari objek pajak penghasilan (PPh). “Dividen […]
Got any book recommendations?
WA only