Mindblown: a blog about philosophy.
-
Mengorek Setoran Pajak Orang Tajir Melintir
Pemerintah mencatat setoran pajak yang berasal dari wajib pajak besar, termasuk para orang kaya dan tajir melintir, meningkat. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Dwi Astuti mengatakan, penerimaan pajak yang dicapai oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 526,2 triliun atau […]
-
Contoh PPh Pasal 21 Jasa Bukan Pegawai yang Mempekerjakan Orang Lain
JAKARTA. Lampiran PMK 168/2023 memuat contoh penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 bukan pegawai sehubungan dengan pemberian jasa. Adapun dalam pemberian jasa itu, bukan pegawai mempekerjakan orang lain dan/atau melakukan penyerahan material. Penghitungan besarnya PPh Pasal 21 terutang menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan 50% dari jumlah bruto penghasilan […]
-
Begini Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Imbalan Jasa
JAKARTA, Lampiran PMK 168/2023 memuat contoh penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk bukan pegawai. Salah satunya adalah contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas imbalan jasa. Penghitungan besarnya PPh Pasal 21 terutang menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan 50% dari jumlah bruto penghasilan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat […]
-
Tarif Efektif Rata-rata PPh tak Membebani Karyawan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tarif efektif rata-rata (TER) untuk pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 tidak memberikan beban baru untuk karyawan. “TER itu sebetulnya bukan barang baru, bukan pajak baru, dan tidak ada tambahan beban baru. Ini semata-mata hanya memberi kemudahan untuk menghitung PPh 21,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat […]
-
PMK 168 Bedakan PPh 21 Bukan Pegawai Jasa Katering dan Selain Katering
JAKARTA. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 168/2023 turut memuat penyesuaian ketentuan soal pengurangan penghasilan bruto guna menentukan dasar pengenaan PPh Pasal 21 atas bukan pegawai. Penyuluh Ahli Madya DJP Dian Anggraeni mengatakan penghitungan penghasilan bruto bukan pegawai pada PMK 168/2023 mengadopsi tata cara penghitungan penghasilan bruto dalam PMK 141/2015. “Pada PMK 141/2015 yang mengatur tentang jenis […]
Got any book recommendations?
WA only