Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sinyal Kemenkeu Tak Lanjutkan Insentif PPh Pasal 21 DTP, Ini Kata BKF
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengisyaratkan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tidak akan diberikan pada tahun ini. Meski demikian, Febrio menyebut implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah menjadi ‘insentif’ tersendiri bagi wajib pajak karena terdapat perubahan bracket PPh orang pribadi, dari yang sebagaimana diatur dalam UU PPh. […]
-
Ekonom Bank Permata: Daya beli Masyarakat Membaik pada Kuartal IV-2021
Bank Permata melihat, daya beli masyarakat cenderung membaik pada kuartal IV-2021 bila dibandingkan dengan kondisi pada kuartal III-2021. Kepala ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan, implikasinya kemudian pada peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal III-2021. Ia memperkirakan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal IV-2021 bisa di kisaran 3,5% yoy, setelah pada kuartal III-2021 hanya […]
-
Kemenkeu Masih Kaji Perpanjangan Insentif Pajak Mobil Baru, Apa Pertimbangannya?
Kementerian Keuangan masih mengkaji perpanjangan insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mobil baru, seiring dengan kebijakan pemerintah yang ingin mendorong penggunaan mobil beremisi rendah. Saat ini, upaya mendorong mobil listrik telah dilakukan dengan menetapkan PPnBM nol persen untuk kendaraan full baterai, sedangkan kendaraan dengan emisi lebih tinggi lagi dikenakan PPnBM tiga persen. “Jangan tiba-tiba kita sudah punya kebijakan […]
-
Bantu likuiditas WP, DJP ubah batas restitusi PPN jadi Rp5 miliar
Dengan penyesuaian jumlah batasan tersebut menjadi Rp5 miliar, maka lebih banyak pelaku usaha yang mendapat layanan ini Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyesuaikan jumlah batas lebih bayar restitusi dipercepat pajak pertambahan nilai (PPN) bagi pengusaha kena pajak yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak persyaratan tertentu menjadi Rp5 miliar dari sebelumnya Rp1 miliar. Penyesuaian batasan tersebut didasarkan […]
-
Kabar Baik, Pembebasan PPh untuk Tenaga Kesehatan Diperpanjang Hingga 30 Juni 2022
Pemerintah memperpanjang waktu pemberian fasilitas insentif pajak terhadap barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) bagi tenaga kesehatan sampai dengan akhir Juni 2022. Perpanjangan insentif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 […]
Got any book recommendations?
WA only