Mindblown: a blog about philosophy.
-
Insentif PPN Diperkirakan Dongkrak Penyaluran KPR Tahun Depan
Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) berpotensi tumbuh pada 2024. Hal ini didorong oleh penerapan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyebut pertumbuhan kredit kepemilikan rumah sepanjang Januari-Oktober 2023 pun akan berlanjut pada 2024 mendatang. “Dari sisi rumah tangga, kredit […]
-
Ekonom: Insentif PPN DTP Perlu Regulasi Ketat, Risiko Pembelian Properti Tak Tepat Sasaran
Kepala Center of Industry Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengingatkan bahwa implementasi insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) memerlukan regulasi yang mengikat. Menurutnya, tanpa regulasi yang kuat, risiko pembelian properti yang tidak sesuai sasaran dapat meningkat. Adanya insentif ini dikhawatirkan akan dimanfaatkan sebagai sarana investasi semata, bukan untuk kebutuhan tempat tinggal. “Yang […]
-
OJK: Kredit rumah berpotensi tumbuh di 2024 didorong insentif PPN
Dari sisi rumah tangga, kredit pemilikan rumah sampai Oktober 2023 meningkat sebesar 12,61 persen secara tahunan, dan menjadi salah satu kontributor pertumbuhan kredit terbesar Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyebut penyaluran kredit kepemilikan rumah berpotensi tumbuh pada 2024 didorong oleh penerapan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) […]
-
Beli Rumah di Bawah Rp 2 M Bebas Pajak, Pengembang Pede Bisa Genjot Penjualan
Pengembang perumahan menyambut baik kebijakan pemerintah yang akan membebaskan pajak untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar. Kebijakan ini diyakini bisa meningkatkan penjualan properti yang masih lesu. Fase pertama berlaku pada November 2023 hingga Juni 2024 dengan insentif PPN DTP sebesar 100% atas penyerahan rumah senilai Rp 2 miliar. Sementara pada Juli hingga Desember […]
-
Realisasi Rendah, Bapenda Minta Pengusaha Restoran Patuh Setor Pajak
JAKARTA. Wajib pajak yang terindikasi tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain dalam jangka waktu yang ditentukan dapat memicu dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan. Berdasarkan UU KUP, buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola […]
Got any book recommendations?
WA only