Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ada CRM, DJP Jamin Pengawasan WP Tidak Bisa Manasuka
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan kehadiran compliance risk management (CRM) akan meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan kepada wajib pajak. Penyuluh Pajak Kanwil DJP Banten Agus Puji Priyono mengatakan CRM akan membantu menentukan perlakuan terhadap wajib pajak berbasis risiko. Oleh karena itu, pengawasan terhadap WP tidak boleh dilakukan dengan prinsip manasuka. “Jangan lupa sekarang pajak melihat wajib pajak berbasis […]
-
DJP Bakal Gunakan Teknologi Face Recognition untuk Kenali Wajib Pajak
Ditjen Pajak (DJP) bakal menggunakan teknologi face recognition untuk mengenali para wajib pajak orang pribadi. Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Banten Dedi Kusnadi mengatakan face recognition dapat digunakan untuk mengenali wajib pajak terdaftar. Menurutnya, teknologi ini bakal menutup celah penyalahgunaan data wajib pajak. “Ke depan ketika mendaftarkan diri, pada proses akhir nanti ada face […]
-
Undang Ratusan WP, Kantor Pajak Beri Asistensi Terkait SP2DK
KP2KP Mukomuko bersama dengan KPP Pratama Bengkulu Satu mengadakan edukasi terhadap ratusan wajib pajak yang mendapat Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada 16-20 Oktober 2023. Kepala KP2KP Mukomuko Tomi Wiranto mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk inovasi yang diberikan kantor pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam memperoleh layanan konsultasi perpajakan. “Selain […]
-
DJP: WP OP Tetap Perlu Cek Data Prepopulated saat Laporkan SPT Tahunan
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan wajib pajak tetap perlu mengecek data prepopulated saat menyampaikan SPT Tahunan. Penyuluh Pajak Kanwil DJP Banten Agus Puji Priyono mengatakan data prepopulated berasal dari bukti potong yang telah dilaporkan pemotong pajak. Namun, kebenaran data prepopulated pada SPT Tahunan tersebut harus diperiksa oleh wajib pajak. “Datanya sudah ada, cuma kata kuncinya valid […]
-
Jokowi Revisi APBN: Setoran Bank BUMN-Batu Bara Naik Rp 63 T
Presiden Joko Widodoatau Jokowi merevisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023. Melalui revisi tersebut, pemerintah mengerek target pendapatan negara yang bersumber dari pajak penghasilan (PPh) dan pendapatan negara bukan pajak (PNPB) dari sektor batu bara dan laba bagian BUMN perbankan. (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 yang berlaku […]
Got any book recommendations?
WA only