Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemprov dan DPRD Sepakat Pangkas Tarif Pajak Kendaraan dan BBNKB
Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) bersama DPRD sepakat untuk menurunkan tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Dalam Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang telah disepakati eksekutif dan legislatif, tarif PKB diputuskan turun dari 1,75% menjadi 0,8%. Penurunan tarif PKB diperlukan mengingat wajib pajak juga harus membayar opsen PKB. […]
-
Rasio Pajak Daerah Cuma 1,30%, Jauh dari Ideal!
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sandy Firdaus menyampaikan total rasio pajak daerah (local tax ratio) dinilai belum mencapai titik optimal. Angka yang dianggap ideal ialah tiga persen, namun pada 2022 rasio pajak daerah secara nasional baru mencapai 1,30 persen. “Ini perlu didorong bagaimana kita bisa meningkatkan local taxing […]
-
Ada 40 juta Kendaraan Belum Bayar Pajak, Ini Kata MTI
Pemerintah dituntut untuk mengoptimalkan penagihan terhadap 40 juta kendaraan yang belum membayar pajak untuk perbaikan penyelenggaraan transportasi umum massal di Indonesia. Pasalnya, hingga akhir Desember 2022, terdapat 40 juta kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Jumlah itu sekitar 39% dari 103 juta kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor Bersama Samsat. Nah, jika seluruh […]
-
Dirjen Pajak Kaltimtara sita aset penunggak pajak senilai Rp3,8 miliar
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) berkoordinasi dengan delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerjanya telah menyita aset penunggak pajak senilai Rp3,8 miliar. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil Dirjen Pajak Kaltimtara Teddy Heriyanto di Samarinda, Selasa, mengatakan, penyitaan aset merupakan upaya terakhir dalam penagihan pajak. Sebelumnya, […]
-
Wah! 55.000 Keluarga Miskin Dapat Pembebasan PBB Mulai Tahun Depan
DPRD bersama Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur tengah membahas rencana pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk keluarga miskin mulai 2024. Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan telah mengusulkan pembebasan PBB tersebut kepada pemkot. Menurutnya, kebijakan pembebasan PBB akan meringankan beban ekonomi masyarakat tidak mampu. “Karena kalau dihitung-hitung, potensi pajaknya juga tidak […]
Got any book recommendations?
WA only