Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bursa Karbon Terganggu Pajak Karbon
Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo Jokowi akhir bulan lalu, bursa karbon belum banyak dilirik perusahaan. Salah satu pemicunya adalah harga kredit karbon yang ditawarkan lebih tinggi dari ketentuan pajak karbon. Alhasil, perusahaan memilih terkena pajak karbon yang hanya Rp 30.000 per ton ketimbang membeli karbon di IDXkarbon yang harganya Rp mencapai 69.000 per ton. Ketentuan […]
-
Ada Coretax System, DJP Sebut Pelayanan WP Bakal Serba Otomatis
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pelayanan untuk wajib pajak akan serba-otomatis sejalan dengan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) DJP Dwi Astuti mengatakan PSIAP menjadi bagian dari reformasi perpajakan. Tidak hanya bagi DJP, lanjutnya, implementasi PSIAP juga bertujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak. “Yang pasti […]
-
NPWP Gabung Suami, DJP Online Belum Mendukung Login dengan NIK Istri
DJP Online masih belum mendukung adanya login yang dilakukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) istri. Dalam konteks satu kesatuan ekonomi (family tax unit), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) istri dan suami digabungkan. Ditjen Pajak (DJP) mengatakan kartu NPWP saat ini tidak mencantumkan NIK/NPWP istri karena sistemnya memang belum disiapkan atau tidak mendukung. “Untuk saat […]
-
Tiga Bulan Lagi Integrasi Penuh NIK-NPWP, DJP Ingatkan WP Soal Ini
Ditjen Pajak (DJP) mencatat sekitar 58,7 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah diintegrasikan sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) DJP Dwi Astuti mengatakan data yang telah dipadankan tersebut setara 82,34% dari 71,3 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Menurutnya, DJP akan terus mendorong wajib […]
-
Pengumpulan Pajak di Daerah Belum Optimal, Begini Kata Sri Mulyani
Kemampuan pemerintah daerah (pemda) untuk merealisasikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) masih belum optimal. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (6/10/2023). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemda perlu untuk terus meningkatkan local taxing power. Salah satu strateginya melalui pemanfaatan berbagai teknologi digital untuk memperluas basis PDRD. […]
Got any book recommendations?
WA only