Mindblown: a blog about philosophy.
-
Wah! Ternyata Mantan Presiden dan Wapres Bisa Bebas Pungutan PBB-P2
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk sejumlah pihak. Dua di antaranya adalah mantan presiden dan mantan wakil presiden. Ketentuan pembebasan PBB-P2 ini tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta 42/2019 s.t.d.d. Pergub DKI Jakarta 19/2021. Pembebasan pajak diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa, perjuangan, dan pengabdian yang […]
-
Setoran Pajak Moncer, Dalam 7 Bulan Tembus Rp1.109 Triliun!
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penerimaan negara tumbuh 4,1% secara tahunan (year on year) menjadi Rp 1.614,8 triliun (65,6%) per akhir Juli 2023. Dorongan terbesar bersumber dari pajak. “Penerimaan tumbuh 4,1% dibandingkan penerimaan Juli tahun lalu,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN, Jumat (11/8/2023). Khusus untuk pajak, realisasinya mencapai Rp1.109,1 triliun (64,56%). Pajak […]
-
Barang Dagangan Diberikan sebagai Natura, Nilainya Pakai HPP
Tidak semua imbalan berupa natura yang diterima sehubungan pekerjaan atau jasa dinilai menggunakan nilai pasar. Bila imbalan berupa natura yang diberikan adalah barang selain tanah atau bangunan yang semua hendak diperjualbelikan oleh pemberi, nilai yang digunakan adalah harga pokok penjualan (HPP). “Dalam hal penggantian atau imbalan dalam bentuk natura merupakan barang yang dari semula ditujukan […]
-
Tumbuh 7,8%, Realisasi Pajak Tembus Rp 1.109 Triliun
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pajak mencapai Rp 1.109,1 triliun per 31 Juli 2023. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022, realisasi pajak tumbuh 7,8%. Pemerintah menargetkan untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.718 triliun selama tahun 2023. “Realisasi penerimaan pajak adalah Rp 1.109,1 triliun, Ini artinya pajak telah mengumpulkan 64,56% dari target […]
-
Beri Joint Benefit ke Pegawai, Perusahaan Bebas Pilih Metode Alokasi
Ditjen Pajak (DJP) memberikan kebebasan kepada pemberi kerja untuk menentukan sendiri tata cara pengalokasian nilai kenikmatan yang diberikan kepada lebih dari 1 pegawai (joint benefit). Pelaksana Seksi Peraturan PPh Orang Pribadi DJP Okky Cahyono Wibowo mengatakan mekanisme pengalokasian nilai kenikmatan kepada setiap penerima bisa berdasarkan PMK 66/2023 sepanjang dilakukan secara proporsional kepada tiap-tiap penerimanya. “DJP […]
Got any book recommendations?
WA only