Mindblown: a blog about philosophy.
-
Gelapkan Pajak Rp1,5 M, Pengusaha Asal Sumut Ditangkap DJP!
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Kepolisian berhasil meringkus pengusaha asal Sumatera Utara (Sumut) karena melakukan penggelapan pajak. Pelaku berinisial SM tersebut merugikan negara Rp1.548.542.189. Berdasarkan siaran pers DJP yang dikutip CNBC Indonesia, Kamis (20/7/2023), SM ditangkap oleh Tim Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) bersama Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas […]
-
Total Rp13,29 Triliun! Sri Mulyani Raup Setoran Pajak Netflix, Google hingga Twitter
JAKARTA. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan setoran pajak pertambahan nilai (PPN) mencapai Rp13,29 triliun. Angka itu dipungut dari 135 perusahaan digital seperti Google, Amazon, Netflix, Facebook, Twitter, Zoom, dan lainnya telah mencapai Rp 13,29 triliun. Perolehan itu didapat hingga Juni 2023. “Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun […]
-
Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak Menjadi Makin Penting
JAKARTA. Pada tahun pajak 2023 ini, wajib pajak dihadapkan pada beberapa hal menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi pemeriksaan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP). Pembaruan PSIAP diyakini akan meningkatkan rasio cakupan pemeriksaan (audit coverage ratio) wajib pajak. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi menjelaskan […]
-
Saat Kenikmatan Kena Pajak
Pemerintah merilis aturan baru tentang pajak natura. Ada natura atau kenikmatan dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Apa saja? Untuk mendapatkan kenikmatan, kebanyakan orang harus merogoh kocek lebih. Belum cukup, Anda juga terkena pajak. Salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh) atas penggantian dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atawa jasa dalam bentuk uang maupun natura atawa kenikmatan. […]
-
PKP Bisa Pakai Faktur Pajak Digunggung Asalkan Pembeli Konsumen Akhir
JAKARTA. Pengusaha kena pajak (PKP) dapat menerbitkan faktur pajak digunggung sepanjang pembeli barang kena pajak (BKP) dan/atau penerima jasa kena pajak (JKP) memenuhi karakteristik konsumen akhir. Merujuk pada Pasal 2 ayat (5) PER-03/PJ/2022, PKP bisa membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual (faktur pajak digunggung) apabila pembeli BKP […]
Got any book recommendations?
WA only