Mindblown: a blog about philosophy.
-
Efek Harga Nikel Terus Naik, Penerimaan Pajak Pertambangan Sulsel Melonjak
Penerimaan pajak dari sektor pertambangan di Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat mengalami pertumbuhan mencapai 84 persen, menjadi yang tertinggi di wilayah ini hingga April 2023. Realisasinya pun selalu masuk dalam lima besar sektor usaha yang memberikan kontribusi penerimaan pajak tertinggi di Sulsel dalam beberapa tahun terakhir. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (Kabid DP3) Kanwil […]
-
Tidak Setor Pajak yang Sudah Dipungut, Tanah Tersangka Akhirnya Disita
Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) mengadakan penyitaan aset milik tersangka tindak pidana perpajakan berinisial HW pada 23 Mei 2023. Kanwil DJP Sulselbartra menyebut aset milik tersangka HW yang disita tersebut bakal menjadi jaminan atas kerugian pada pendapatan negara. Tak hanya itu, penyitaan dilakukan untuk mencegah pemindahtanganan aset. “Aset […]
-
Kenaikan PPN Jadi 11% Sumbang Setoran Pajak Hingga Rp 25,44 Triliun
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% telah berkontribusi besar bagi pendapatan negara. Tercatat, kenaikan tarif PPN menjadi 11% telah menyumbang setoran pajak hingga Rp 25,44 triliun dalam empat bulan di tahun ini. Adapun, pada Januari 2023 kontribusi tambahan penerimaan mencapai Rp 7,20 triliun. […]
-
MK Memindahkan Tugas Pembinaan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu Ke MA
JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) memindahkan tugas pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA). Dengan ini, pemangku kepentingan diberi tenggat waktu selambat-lambatnya 31 Desember 2026 agar seluruh pembinaan Pengadilan Pajak sudah berada di bawah MA. “Dalam Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 sehingga termasuk […]
-
Alasan Lengkap MK Geser Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA
Jakarta – Pembinaan dan organisasi Pengadilan Pajak digeser dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA). Perintah itu diketok oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Apa alasan MK? “Menyatakan sepanjang frasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang […]
Got any book recommendations?
WA only