Mindblown: a blog about philosophy.
-
Rencana PMK Natura: Klausul Relaksasi Sanksi Pajak
Dalam rangka menerapkan UU HPP, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terkait dengan natura, bentuk penghasilan selain uang, masih dalam proses penyelesaian. Direncanakan, PMK ini akan memuat klausul tentang relaksasi sanksi administrasi. Natura sebagai objek PPh bukanlah konsep baru, melainkan telah berlaku sejak tahun pajak 2022 berdasarkan UU PPh. Namun, PMK yang mengatur lebih detail mengenai […]
-
DJP Sebut Tarif Efektif PPh 21 Telah Diuji Coba di 5 Perusahaan
Ditjen Pajak (DJP) menyebut ketentuan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan tarif efektif telah diujicobakan di 5 perusahaan. Kepala Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh I DJP Carolina Candri Prihandinisari mengatakan piloting tarif efektif PPh Pasal 21 telah dilaksanakan di Bank Mandiri, Telkom, BRI, PT Pos, dan 1 wajib pajak software developer. “Jadi kami sudah piloting atas 3 tabel […]
-
Rugikan Negara Rp 331 Juta, Ditjen Pajak Serahkan Pengemplang Pajak ke Kejaksaan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan pengemplang pajak berinisial HY beserta barang bukti tindak pidana di bidang perpajakan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Diketahui, HY merupakan seorang Direktur PT HPE yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melalui wajib pajak PT HPE, […]
-
Tax Ratio Indonesia Ditarget Capai 18-22 Persen pada 2045
Pemerintah menargetkan rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio Indonesia mencapai 18%-22% pada 2045 Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Bogat Widyatmoko kenaikan tax ratio menjadi salah satu sasaran dari transformasi tata kelola untuk Indonesia 2045. Pada tahun itu, Indonesia diharapkan telah menjadi negara berpenghasilan tinggi atau negara maju. “Rasio pajak terhadap PDB kita […]
-
Beli Barang dari LN, Pajak Dihitung dari Nilai Pabean Bukan Beratnya
Masyarakat yang membeli atau mendapatkan barang kiriman dari luar negeri perlu memahami bahwa penetapan besaran pajak dari Bea Cukai dihitung berdasarkan nilai pabeannya, bukan dari berat barang. PMK 199/2019 mengatur tentang mekanisme pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) dalam prosedur impor barang kiriman. “Penetapan pajak dari Bea Cukai berdasarkan nilai pabean, bukan […]
Got any book recommendations?
WA only