Mindblown: a blog about philosophy.
-
THR Lebaran Tetap Dipotong Pajak, Kemenaker Jelaskan Aturannya
JAKARTA. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjelaskan kepada para pekerja mengenai pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dikenakan atas tunjangan hari raya (THR). Kemenaker menyatakan THR termasuk dalam penghasilan pekerja yang menjadi objek PPh Pasal 21. Dalam hal ini, pajak atas THR akan langsung dipotong oleh pemberi kerja. “THR termasuk pendapatan pekerja/buruh sekaligus objek pajak penghasilan (PPh […]
-
Full Story: Kronologi Soimah Dikejar ‘Debt Collector’ Pajak
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo buka suara terkait dengan pesinden Soimah yang mengaku pernah didatangi oleh ‘debt collector’ pajak pada 2015 silam. Saat itu, menurutnya, ‘debt collector’ pajak mendatangi kediamannya di Bantul, Yogyakarta. Soimah menceritakan pengalamannya tersebut kepada budayawan Butet Kertaradjasa dan Puthut EA petinggi media Mojok.co, dalam sebuah tayangan siniar bertajuk ‘Blakasuta’. Pesinden […]
-
3 Sektor Usaha di Negara Tetangga Ini Bakal Dikenai Pajak Karbon
BANGKOK. Pemerintah Thailand berencana untuk mengenakan pajak karbon terhadap sektor-sektor usaha yang banyak menyumbang produksi emisi karbon terbesar di negara tersebut. Kepala Biro Perencanaan Perpajakan Direktorat Cukai Kementerian Keuangan Nutthakorn Utensute mengatakan pajak karbon akan dikenakan pada sektor energi, transportasi, dan manufaktur. Menurutnya, pengenaan pajak karbon akan mendukung upaya penurunan emisi karbon di Thailand. “Pajak […]
-
Kendaraan Listrik Bebas Pajak, APBD DKI hingga 2024 Seret
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk membangun Jakarta hingga 2024 dinilai terbatas pascakemudahan untuk membeli kendaraan listrik. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam membangun Jakarta 2024, antara lain keterbatasan kemampuan fiskal APDB. Menurut dia, keterbatasan fiskal APBD sudah […]
-
Mahfud Bentuk Satgas Usut Transaksi Rp 349 T, Ditjen Pajak-Bea Cukai Dilibatkan
Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memutuskan untuk membentuk tim gabungan (satgas) guna menindaklanjuti transaksi janggal Rp 349,87 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dilibatkan. Hal itu dikatakan Menkopolhukam Mahfud MD yang juga sebagai Ketua Komite Nasional TPPU usai menggelar […]
Got any book recommendations?
WA only