NEWS
-
DJP Jelaskan Perlakuan dan Pelaporan Penghasilan Istri sebagai WP
Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan mekanisme yang berlaku dalam proses administrasi perpajakan melalui coretax system untuk suami dan istri selaku wajib pajak. Melalui PER-7/PJ/2025, DJP telah mengatur ketentuan NPWP untuk keluarga, terutama bagi wanita kawin. DJP menjelaskan dalam satu rumah tangga, suami dan istri yang sama-sama bekerja dan memiliki penghasilan bisa memilih untuk menggabungkan atau memisahkan […]
-
Permudah Pembayaran PBB-P2, Pemprov DKI Jakarta Hadirkan Skema Angsuran
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui skema angsuran, kini pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Jakarta menjadi lebih fleksibel dan terjangkau. “Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2025 tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah, yang memberikan […]
-
Wacana Pungutan Pajak Pedagang Online, DJP Klaim Didukung Pengusaha
Pedagang online bakal dipungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui platform marketplace tempat mereka menjajakan dagangannya. Rencana kebijakan ini disebut telah didukung oleh kalangan pengusaha. Topik ini menjadi sorotan netizen dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan yang disampaikan oleh pemerintah, Ditjen Pajak DJP bakal menunjuk penyelenggara marketplace sebagai pungut PPh Pasal 22. DJP akan mewajibkan marketplace […]
-
Simak! Begini Ketentuan PPN atas Transaksi Pemakaian Sendiri
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak memberikan penjelasan kepada wajib pajak terkait dengan ketentuan PPN atas pemakaian sendiri. Kring Pajak menjelaskan pemakaian sendiri Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan pemakaian atau pemanfaatan untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. “Jika termasuk definisi pemakaian […]
-
Tarif Efektif Turun Jadi 11%, Indonesia Bakal Sulit Mobilisasi PPN
Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) memperkirakan Indonesia akan kesulitan memenuhi target PPN yang ditetapkan pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Pasalnya, tarif efektif PPN telah diturunkan dari 12% menjadi 11%. Tarif PPN sebesar 12% sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN hanya berlaku atas barang kena pajak (BKP) mewah. “Perubahan kebijakan […]
WA only