Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jokowi Luncurkan Insentif Pajak untuk Impor Mobil Listrik Built Up
Pemerintah menerbitkan peraturan baru yang menjadi landasan pemberian insentif pajak atas impor mobil listrik dalam keadaan utuh atau completely built up (CBU). Aturan baru dimaksud ialah Perpres 79/2023. Merujuk pada Pasal 12 ayat (1) Perpres 79/2023, insentif impor kendaraan listrik CBU diberikan kepada industri kendaraan bermotor listrik yang akan membangun fasilitas manufaktur kendaraan listrik di […]
-
Ombudsman dan Ditjen Pajak Teken Perjanjian Kerja Sama
Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) oleh Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika dan Dirjen Pajak Suryo Utomo, Senin (11/12/2023). Penandatanganan PKS turut disaksikan Ketua Ombudsman Mokhammad Najih. Ombudsman dan Ditjen Pajak (DJP) menyepakati kerja sama untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang perpajakan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) yang dilakukan Anggota Ombudsman […]
-
Pemprov Banten Bakal Larang Penunggak Pajak Beli BBM di Pertamina
Pemprov Banten berencana melarang penunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk membeli BBM di SPBU Pertamina. Kepala Bapenda Banten Deni Hermawan mengatakan larangan membeli BBM bagi penunggak PKB berpotensi meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Namun, ia juga mengakui adanya potensi penolakan terhadap kebijakan ini. “Ada sisi positifnya, kita harus pertimbangan faktor resistensinya,” katanya, dikutip pada […]
-
Pengumuman! Implementasi NIK Jadi NPWP Resmi Diundur Jadi 1 Juli 2024
Implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 digit bagi wajib pajak (WP) orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah diundur menjadi 1 Juli 2024. Sebelumnya, implementasi penuh NIK sebagai NPWP ini ditetapkan pada 1 Januari 2024. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2023 tentang Perubahan […]
-
DJP undur target implementasi penuh NIK sebagai NPWP ke Juli 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengundur target implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi pada 1 Juli 2024. Sebelumnya, DJP menargetkan implementasi tersebut berlaku pada 1 Januari 2024. “Mempertimbangkan keputusan penyesuaian waktu implementasi Coretax Administration System (CTAS) pada pertengahan 2024 dan juga setelah melakukan assessment kesiapan […]
Got any book recommendations?
WA only