Mindblown: a blog about philosophy.
-
Wajib Pajak Tak Lakukan Pemadanan NIK-NPWP, Begini Konsekuensinya
Pemerintah menerapkan format baru nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang terintegrasi dengan nomor induk kependudukan (NIK). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun terus berupaya mempercepat proses integrasi NIK dengan NPWP. Maklum, mulai 1 Januari 2024, seluruh layanan administasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan NPWP dengan format baru. Staf Ahli […]
-
Pemerintah Pungut Pajak Belanja di Social Commerce, TikTok Siap Patuhi Aturan
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengungkapkan bahwa hingga saat ini pungutan pajak belum diterapkan terhadap social commerce. Menurutnya, pengenaan pajak terhadap transaksi di social commerce ini akan berdampak pada semua penjual. “Makanya usul kita juga adalah mengusulkan memilah, memilih penjual yang dia juga produsen dengan penjual yang mengimpor,” ujar […]
-
Bagaimana Cara Menilai Natura dan Kenikmatan sebagai Objek Pajak?
Pemerintah mengatur secara terperinci tentang tata cara penilaian dan penghitungan penghasilan berupa natura dan kenikmatan sebagai objek pajak penghasilan bagi penerima penghasilan. Ketentuan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 66/2023. Jika penghasilan yang diterima berupa natura, nilai yang digunakan adalah nilai pasar. Adapun yang dimaksud dengan imbalan dalam bentuk natura adalah imbalan dalam bentuk barang […]
-
Teknologi Baru Ini Bikin Isi SPT Pajak 2024 Anti-Ribet!
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berada di bawah pimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ternyata tengah mempersiapkan sistem teknologi perpajakan supercanggih yang pernah ada di Indonesia. Fasilitas baru ini adalah Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau core tax system. Pembaruan core tax ini adalah bentuk reformasi perpajakan yang dilatarbelakangi oleh disrupsi teknologi […]
-
KPK Sebut Digitalisasi Efektif Cegah Kebocoran Penerimaan Pajak Daerah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai digitalisasi telah efektif mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan digitalisasi pajak daerah kini marak diterapkan untuk mencegah kebocoran penerimaan. Selain itu, lanjutnya, digitalisasi ternyata mampu menutup celah korupsi. “Begitu masuk ke kasir, langsung di pemda tercatat pajak hotel, pajak restoran, dan lain sebagainya. Dia enggak […]
Got any book recommendations?
WA only