Mindblown: a blog about philosophy.

  • Pengusaha Pengemplang Pajak di Samarinda Ditangkap, Terkait PPN Rp476 Juta

    Pengusaha Pengemplang Pajak di Samarinda Ditangkap, Terkait PPN Rp476 Juta

    Petugas dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimtara) menangkap seorang pengusaha di Samarinda berinisial JIM karena melakukan penggelapan pajak. Tersangka telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Samarinda oleh  Selasa (06/06). Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kaltimtara Budi Hernowo menyatakan tersangka melanggar Undang-Undang Perpajakan dan menyebabkan […]

  • Waduh! Bos Perusahaan Ditahan Gara-gara Tak Setor PPN Rp 476 Juta

    Waduh! Bos Perusahaan Ditahan Gara-gara Tak Setor PPN Rp 476 Juta

    Kantor Wilayah Ditjen Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimtara) menyerahkan tersangka berinisial JIM ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda. Tersangka JIM selaku Wakil Direktur CV AP ditengarai secara sengaja menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar serta tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong dari perusahaan PDAM, CV SS, dan CV STSJ. Tindak pidana […]

  • Wajib Pajak Bisa Masuk Sasaran Penggalian Potensi, Ini Indikatornya

    Wajib Pajak Bisa Masuk Sasaran Penggalian Potensi, Ini Indikatornya

    Guna mengoptimalkan penerimaan, Ditjen Pajak (DJP) menyusun daftar sasaran prioritas penggalian potensi (DSP3) setiap tahun. Merujuk pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-15/PJ/2018, DSP3 adalah daftar wajib pajak yang menjadi sasaran prioritas penggalian potensi sepanjang tahun berjalan baik melalui pengawasan maupun pemeriksaan. “Agar DSP3 berisi daftar wajib pajak yang memiliki potensi tinggi dan sesuai dengan […]

  • Bicara Soal Pajak Karbon, Sri Mulyani: Penerapannya Bertahap dan Hati-hati

    Bicara Soal Pajak Karbon, Sri Mulyani: Penerapannya Bertahap dan Hati-hati

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerapan pajak karbon akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati. “Dalam Undang-undang Nomor 7/2021 melalui Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah telah mengamanatkan tarif pajak karbon minimal Rp30 per kg CO2 secara bertahap dan hati-hati,” ujarnya, Selasa (6/6/2023). Sri Mulyani menjelaskan, hal itu dilakukan agar dampak positif bisa […]

  • Sri Mulyani: Penerapan pajak karbon dilakukan bertahap dan hati-hati

    Sri Mulyani: Penerapan pajak karbon dilakukan bertahap dan hati-hati

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan penerapan pajak karbon dilakukan secara bertahap dan hati-hati, sehingga dampak positif yang ditimbulkan bisa diambil namun dengan tetap memperhatikan dampak negatif dari setiap instrumen. “Dengan begitu, perekonomian Indonesia mampu terus berlanjut dari sisi pertumbuhan, stabilitas, namun juga mampu melakukan transformasi,” kata Sri Mulyani dalam acara Green Economy Forum 2023 […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only