NEWS
-
Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jasa Keagenan Kapal
RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenaipengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa keagenan kapal asing jalurinternasional. Dalam kasus ini, wajib pajak merupakan pemilik usaha di bidang jasa keagenan kapalasing. Perlu diketahui, salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajakadalah keagenan kapal asing muatan kontainer dalam jalur international. Otoritas pajak menilai […]
-
Analis Sebut Kenaikan Tarif PPN Akan Berdampak Pada Kinerja Emiten Rokok
Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rokok berpotensi naik 10,7% dari sebelumnya sebesar 9,9%. Hal ini seiring dengan kenaikan tarif umum PPN dari semula 11% menjadi 12% pada tahun 2025. Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia Miftahul Khaer mengungkapkan sejumlah emiten rokok termasuk HMSP, GGRM hingga WIIM berisiko terdampak kenaikan tarif cukai hasil tembakau […]
-
Tarif PPN Rokok Diperkirakan Naik, Begini Tanggapan Bentoel (RMBA)
PT Bentoel International Investama Tbk (RMBA) mengungkapkan kenaikan tarif pajak serta cukai produk industri hasil tembakau (IHT) akan menjadi tantangan bagi industri secara umum. Head of External Affairs Bentoel International Investama Dian Widyanarti mengatakan, kenaikan PPN akan membuat harga jual eceran (HJE) rokok di pasar semakin tinggi. Menurutnya hal itu pasti akan menekan pasar produk rokok […]
-
WP Harus Setor PPh atas Diskonto Surat Berharga BI secara Mandiri
Wajib pajak diharuskan untuk menyetorkan sendiri pajak penghasilan (PPh) yang terutang atas diskonto SBI, SBIS, SRBI, SVBI, ataupun SUVBI. Kewajiban tersebut berlaku apabila wajib pajak menerima diskonto SBI, SBIS, SRBI, SVBI, ataupun SUVBI pada 15 September 2023 sampai dengan sebelum berlakunya Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-2/PJ/2024. “Atas diskonto SBI…yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan […]
-
Pacu Setoran Pajak Daerah pada 2025, Pemerintah Siapkan 3 Strategi
Pemerintah pusat bakal berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama kontribusi dari pajak daerah, pada tahun depan. Merujuk pada dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 disebutkan bahwa peningkatan pendapatan daerah menjadi salah satu arah kebijakan fiskal nasional. Pemerintah pusat berharap kapasitas fiskal daerah mampu meningkat ke depannya. “Selain di tingkat pusat, peningkatan pendapatan […]
WA only