NEWS
-
DPR Belum Berencana Panggil Vendor Coretax Meski Masih Bermasalah
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum berencana memanggil pihak vendor megaproyek Coretax meski sistemnya hingga saat ini masih bermasalah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun kepada awak media di Jakarta, Kamis (20/2). Menurutnya, Komisi XI DPR RI akan memberikan kesempatan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperbaiki Coretax sehingga tidak mengganggu […]
-
Insentif Pajak Pembelian Rumah Tapak Diperpanjang!
Pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2025. Perpanjangan isentif PPN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 (PMK-13/2025). Insentif PPN ini berlaku tanggal 4 Februari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti menjelaskan, perpanjangan insentif ini merupakan […]
-
Kantor Pajak Layani Puluhan Calon SPPI untuk Daftarkan NPWP
Puluhan peminat program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) memadati Ruang TPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Waingapu yang berada di Kabupaten Sumba Timur pada 14 Januari 2025. KPP Pratama Waingapu menyatakan tujuan kedatangan para peserta seleksi SPPI tersebut ialah untuk melakukan pendaftaran NPWP. Petugas pajak kemudian membantu proses pendaftaran NPWP dengan menggunakan sistem Coretax […]
-
Kurang dari 6 Bulan, India Berpotensi Kembali Naikan Pajak Impor CPO
Industri sawit dalam negeri kembali bersiap menghadapi potensi kenaikan pajak impor minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya oleh pemerintah India untuk kedua kalinya dalam rentang waktu kurang dari enam bulan. Sebelumnya, pada 14 September 2024, pemerintah India telah menaikan pajak impor CPO, minyak kedelai mentah dan minyak biji bunga matahari dari 5,5% […]
-
Sri Mulyani Perpanjang Insentif PPN Rumah Tapak, Ini Ketentuannya
Pemerintah resmi memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) atas pemberian rumah tapak dan satuan rumah susun yang Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tahun anggaran 2025. Ketentuan tersebut diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 (PMK-13/2025) yang mulai berlaku tanggal 4 Februari 2025. 1. Penyempurnaan Rumah Tapak Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, […]
WA only