NEWS
-
Anggota DPR Desak Kemenkeu Turunkan PPN Tiket Pesawat: Harga Bisa Turun 30%
Presiden Prabowo Subianto meminta harga tiket pesawat diturunkan secara maksimal. Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB DPR RI Syaiful Huda mendesak Kementerian Keuangan menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat. “Nah, ada komponen lain yang memungkinkan (untuk diturunkan), dan ini peranannya dari Kemenkeu. Yaitu Kemenkeu menurunkan PPN. Jadi PPN tiket domestik (diturunkan), kalau tiket luar […]
-
Coretax Terus Bermasalah, Dirjen Pajak Bisa Kena Sanksi?
JAKARTA. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo berpeluang mendapatkan sanksi apabila aplikasi Coretax alias sistem inti administrasi perpajakan terus bermasalah. Direktur Kebijakan Publik Center of Economics and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menjelaskan peluang tersebut tercantum dalam UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Pasal 54 UU Pelayanan Publik dijelaskan kegagalan penyelenggaraan layanan publik seperti […]
-
Efisiensi, Anggaran Kemenkeu 2025 Susut Rp8,99 Triliun
Kementerian Keuangan turut merasakan efek efisiensi, yakni sebesar 17% atau senilai Rp8,99 triliun dari pagu anggaran 2025 yang senilai Rp53,19 triliun. Dengan demikian, anggaran di kementerian yang Sri Mulyani Indrawati pimpin, tersisa Rp44,2 triliun. Sri Mulyani memaparkan bahwa instansinya melakukan penghematan dengan menerapkan prinsip efisiensi, yakni belanja gaji tidak dilakukan efisiensi. Sementera belanja barang dan […]
-
Anggaran Diperketat, Setoran PPN ke Kas Negara Berpotensi Seret
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah membawa konsekuensi bagi penerimaan negara, khususnya dari pajak pertambahan nilai (PPN). Aliran dana yang sebelumnya deras menggerakkan roda pembangunan kini harus dibatasi, sehingga menciptakan dampak yang luas terhadap perekonomian. Sekedar mengingatkan, lewat Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Direktur Eksekutif […]
-
Optimalkan Penerimaan, Pemda Adakan Pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan
BANYUMAS, Pemkab Banyumas, Jawa Tengah mengadakan program keringanan pajak berupa pembebasan denda atau pemutihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kepala Bapenda Kabupaten Banyumas Kristanta mengatakan insentif diberikan untuk meringankan wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2. Melalui kebijakan ini, pemkab berharap penerimaan pajak daerah dapat meningkat. “Setidaknya minimal pokok pajak bisa masuk dengan […]
WA only