NEWS
-
Kebijakan Teknis Pajak 2027, dari Perluasan Basis Pajak hingga Penegakan Hukum
Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan teknis pajak 2027 yang akan menjadi perangkat untuk mengejar target penerimaan 2027. Hal itu tertuang pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF 2027), yang menargetkan pendapatan negara berada di kisaran 11,8% sampai 12,4% terhadap PDB. Pada dokumen tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa kebijakan umum perpajakan 2027 diarahkan untuk mendukung […]
-
Menteri Ekraf: Pemerintah Sepakati Turunkan PPh Royalti Penulis
Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap industri kreatif Tanah Air, khususnya subsektor penerbitan, melalui rekonstruksi kebijakan perpajakan bagi para penulis agar lebih sederhana, adil, dan berpihak. Hal ini disampaikan melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (Menko Perekonomian), Jakarta. Rapat ini dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri Menteri Keuangan […]
-
Perda Pajak Direvisi, Daerah Ini Bidik Tambahan Penerimaan Rp160 M
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan DPRD NTB resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang merevisi Perda 2/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Perda. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan revisi perda tersebut disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan penerimaan daerah dan kepentingan masyarakat maupun dunia usaha. “Kebijakan ini memperkuat […]
-
Dapat Pembebasan Bea Masuk, Jemaah Haji Dilarang Buka Jastip dari Arab
Jemaah haji diimbau tidak membuka jasa titipan (jastip) dari Arab Saudi meskipun pemerintah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk. Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) dalam laman resminya menjelaskan pembebasan bea masuk diberikan untuk memudahkan jemaah haji yang hendak membawa oleh-oleh dari Arab Saudi untuk keluarga di tanah air. Jemaah haji pun diimbau tidak menyalahgunakan fasilitas tersebut […]
-
Ditjen Pajak Blokir 84 Rekening, Nilainya Capai Rp330 Miliar
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melakukan pemblokiran rekening secara serentak terhadap 84 Wajib Pajak (WP), dengan total nilai mencapai Rp 330,6 miliar. Melalui akun Instagram resminya, Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Banten bersama 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerjanya melaksanakan kegiatan blokir rekening pada 18 hingga 22 Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan dalam […]
WA only