NEWS
-
Aturan Terbit, Ditjen Pajak Bisa Mengintip Data E-Wallet Hingga Kripto Mulai 2026
Pemerintah memperluas cakupan pelaporan pajak di sektor ekonomi digital. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025, penyedia jasa pembayaran (PJP) dan pengelola uang elekronik atau e-wallet resmi masuk dalam skema pelaporan informasi keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam aturan tersebut, PJP, baik bank maupun lembaga selain bank, dikategorikan sebagai Lembaga Simpanan apabila […]
-
8.160 Wajib Pajak Telah Lapor SPT Tahunan 2025 Melalui Coretax, Didominasi Wajib Pajak Orang Pribadi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 8.160 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax. Pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025 ini telah dilakukan mulai 1 Januari hingga 3 Januari 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan, jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan pelaporan SPT Tahunan […]
-
Pelaporan SPT Pajak di Coretax Didominasi Kelompok Individ
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada awal 2026 masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi. Dari total 8.160 SPT Tahunan yang dilaporkan melalui sistem Coretax dalam tiga hari pertama Januari, mayoritas berasal dari segmen orang pribadi, sementara kontribusi wajib pajak badan berada di urutan kedua. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan, dari total pelaporan tersebut, […]
-
Atur Ulang Pengawasan Wajib Pajak
Tahap awal pengawasan kepatuhan dilakukan melalui permintaan penjeasan data dan/atau keterangan Pemerintah mentapkan mekanisme pengawasan wajib pajak oleh Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak. Penetapan ini diwujudkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam PMK tersebut, tahap awal pengawasan kepatuhan dilakukan melali permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, yang […]
-
PSAK 117 Berlaku Penuh, OJK Koordinasi Soal Pajak
Seiring dengan penerapan laporan keuangan versi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 oleh industri asuransi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkoordinasi dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Koordinasi dilakukan dalam ranga penyusunan ketentuan emngenai penyesuaian perpajakan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono berharap ketentuan baru mengenai perpajakan terkait penerapan […]
WA only