NEWS
-
Di Balik Tren Positif Tax Ratio Q1 2025, Kaisar KKSP: Tantangan Besar Masih Membayangi
Hasil paparan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan tren positif dalam pertumbuhan rasio pajak (tax ratio) pada Kuartal I (Q1) 2025. Namun di balik capaian tersebut, Kaisar Kiasa Kasih Said Putra menyoroti bahwa tax ratio justru mengalami penurunan dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya dari 9,77% pada Q1-2024 menjadi hanya 7,95% pada Q1-2025. […]
-
DJP Sebut Ada 5 Aspek yang Jadi Bahan Penelitian SPT
Ditjen Pajak (DJP) mulai melakukan penelitian terhadap pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dengan memeriksa 5 aspek. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan 5 aspek yang diperiksa tersebut telah diatur dalam Pasal 183 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024. “Bahwa atas penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan dilakukan Penelitian Surat Pemberitahuan,” […]
-
Ribuan Wajib Pajak Ajukan Angsuran PPh Pasal 25
Direktorat Jendral (Ditjen) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ribuan wajib pajak mengajukan permohonan diskon atau pengurangan angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti melaporkan, sebanyak 3.794 wajib pajak telah mengajukan permohonan angsuran PPh 25 sepanjang tahun 2024. “Jumlah ini didominasi oleh wajb pajak dari sektor perdagangan […]
-
Aneka Cara Kemenkeu Genjot Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencari cara untuk menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun ini agar dapat mencapai target PNBP di APBN 2025 yang sebesar Rp 513,6 triliun. Pasalnya, sejak Februari lalu Kemenkeu kehilangan potensi PNBP dari kekayaan negara dipisahkan (KND) lantaran dividen badan usaha milik negara (BUMN) telah masuk ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. […]
-
Tak Cuma Kasus Korupsi, RUU Perampasan Aset Juga Menyasar Para Pengemplang Pajak
Kejaksaan Agung menyampaikan rencana penerapan perampasan aset tanpa adanya pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture) bagi pelaku penghindaran pajak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna menjelaskan bahwa cakupan RUU ini kini tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, tetapi juga meluas mencakup berbagai jenis […]
WA only