NEWS
-
Dirjen Pajak: PPN Naik Jadi 12% Perhatikan Fatsun Politik hingga Kondisi Ekonomi
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% akan mempertimbangkan fatsun politik dan kondisi ekonomi. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, seperti yang sudah dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, PPN 12% ini akan melihat adanya transisi pemerintah baru. “Namun berkenaan dengan adanya transisi pemerintahan oleh karena […]
-
Pendapatan Lain Selain Gaji Wajib Lapor di SPT, Gimana Cara Hitungnya?
Setiap wajib pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan terhadap pembayaran pajak penghasilan (PPh) yang telah disetorkan kepada negara. Tak cuma gaji, pendapatan lain juga harus dilaporkan dan dipotong dengan PPh. Dalam buku Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26 Direktorat Jenderal Pajak (DJP), disebutkan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap adalah menghitung seluruh […]
-
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp 342,88 T, Terbesar dari PPh Nonmigas
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penerimaan pajak sampai dengan 15 Maret 2024 mencapai Rp 342,88 triliun atau setara dengan 17,24% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. “Penerimaan pajak sampai 15 Maret mencapai Rp 342,88 triliun, ini artinya 17,24% dari target,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi Maret […]
-
DPRD Imbau Pemprov Bali Beri Insentif Pelaku Wisata agar Pajak Turis Efektif
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali I Nyoman Sugawa Korry mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memberikan insentif bagi pelaku pariwisata seperti hotel dan agen perjalanan yang turut membantu melaksanakan pungutan turis asing. Hal itu bisa berimbas pada meningkatnya pendapatan dari pajak turis yang diterapkan sejak 14 Februari 2024. Menurut Korry, salah satu penyebab […]
-
Uang Perdin yang Diterima Pegawai Kena PPh? Ini Kata Kring Pajak
JAKARTA, Kring Pajak memberikan penjelasan kepada wajib pajak terkait dengan perlakuan pajak untuk biaya perjalanan dinas dalam bentuk uang yang diterima oleh karyawan. Contact center Ditjen Pajak (DJP) tersebut menyatakan biaya perjalanan dinas yang diberikan dalam bentuk uang merupakan tunjangan dan menambah penghasilan bruto dari karyawan sehingga merupakan objek pajak penghasilan. “Biaya perjalanan dinas juga […]
WA only