NEWS
-
Presiden Baru Bisa Batalkan Kenaikan PPN 12%, Ini Kata Sri Mulyani
Presiden terpilih 2024 memiliki andil besar dalam kebijakan pajak pada tahun depan. Terutama dalam memastikan implementasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pada pasal 7 menyebutkan kenaikan PPN menjadi 12% berlaku mulai 1 Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, meski sudah disepakati pemerintah […]
-
10,56 Juta Wajib Pajak Belum Lapor SPT, Awas Bisa Kena Sanksi!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat baru 45,19% atau 8,71 juta wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan per 18 Maret 2024. Masih terdapat sekitar 10,56 juta wajib pajak lagi yang belum menyampaikan. Demikian kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti saat dihubungi detikcom, Rabu (20/3/2024). “Sampai 18 Maret 2024 […]
-
Menkeu: Target Pajak Masih Bisa Dicapai Meski Harga Komoditas Turun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini target penerimaan pajak masih bisa dicapai meski komoditas sedang berada dalam tren penurunan harga. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target pajak ditetapkan Rp1.988,9 triliun pada tahun ini, naik 6,4% dari realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya. Artinya, tak perlu tax buoyancy di atas 1 untuk mencapai target pada tahun ini. […]
-
DJP Serahkan 3 Tersangka Pajak dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung menyerahkan tersangka tindak pidana pajak beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Metro yang beralamat di Kota Metro, Lampung pada 11 Februari 2024. Sebanyak 3 tersangka yang diserahkan kepada Kejari antara lain tersangka SFK selaku Direktur CV KTP, tersangka A, dan tersangka K. Tindak pidana tersebut terjadi di Kota […]
-
Belum Semua Pemda Beri Insentif Pajak Hiburan, Begini Kata Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri terus mendorong pemerintah kabupaten/kota memberikan insentif fiskal pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan tertentu. Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan mengatakan insentif fiskal diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi, terutama di sektor hiburan. Menurutnya, pemda dapat menentukan skema insentif yang ideal untuk wilayah masing-masing. “Bentuk-bentuk insentif tergantung […]
WA only