NEWS
-
Berani Tak Lapor SPT Pajak? Siap-siap Masuk Penjara!
Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak orang pribadi akan berakhir pada 31 Maret 2024. Artinya, waktu yang tersedia tidak lama lagi bagi wajib pajak agar tidak terkena denda maupun pidana. Ketentuan mengenai sanksi ini diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Terkait sanksi administratif, tercantum dalam Pasal […]
-
7 Wajib Pajak Sudah Lapor, Berikut Cara Lapor SPT Online Di Pajak.go.id
Simak cara lapor surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan 2023 secara online di website Pajak.go.id. Batas akhir lapor SPT pajak tahunan wajib pajak orang pribadi (OP) pada 31 Maret 2024. Hingga 7 Maret 2024, sudah ada 7 juta wajib pajak yang lapor SPT pajak tahunan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, sudah ada 7 […]
-
Ditjen Pajak ‘Babak Belur’ Kalah Banding Hadapi Wajib Pajak
Pemerintah ‘babak belur’ dalam menghadapi sengketa banding wajib pajak di Pengadilan Pajak selama tahun 2023. Pasalnya jumlah sengketa pajak yang dikabulkan oleh majelis pengadilan pajak naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam catatan Bisnis, sengketa pajak terjadi jika terjadi perbedaan pendapat tentang pajak terutang antara fiskus atau petugas pajak dengan wajib pajak (WP). WP diberikan kesempatan untuk […]
-
PPN Naik Tahun Depan Jadi 12 Persen, Mengukur Apa Saja Dampaknya
Jakarta. Pemerintah akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai alias PPN nantinya, paling lambat 1 Januari 2025. Penetapan kenaikan ini menjadi 12 persen, yang sebelumnya tariff PPN sebesar 11 persen per 1 April 2022. Kenaikan ini akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah selanjutnya, usai masa pemerintahan Presiden Joko Widodo brakhir. Hal tersebut diujarkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian […]
-
Singgung SPT Tahunan, Pemohon Ajukan Judicial Review UU KUP ke MK
JAKARTA, Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang atas pengujian materiil terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam sidang, kuasa hukum bernama Syarif Anwar Said Al-Hamid mengatakan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i UU KUP menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon. Sebab, […]
WA only