NEWS
-
Pajak Spa Diputuskan Naik Jadi 40%, Pengusaha Minta Ditunda
Pelaku usaha spa mengaku keberatan dengan kebijakan pengenaan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dengan tarif sebesar 40% atas spa. Ketua Indonesia Hotels and General Manager Association (IHGMA) Bali Yoga Iswara pun meminta penerapan PBJT dengan tarif 40% atas spa ditunda. “Tiba-tiba diundangkan dan dari kabupaten pengimplementasiannya mulai dilakukan, seperti di Badung,” ujar Yoga, dikutip […]
-
Penerimaan Pajak SumselBabel Capai Rp23,61 Triliun, Ditopang Jenis Penerimaan Ini
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Provinsi Sumatra Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (SumselBabel) melaporkan telah mencapai target penerimaan pajak di seluruh unit kerja pada tahun 2023. Kepala Kanwil DJP SumselBabel Tarmizi menjelaskan target penerimaan APBN 2023 sebesar Rp20,43 triliun dan target penerimaan Peraturan Presiden (Perpres) 75/2023 sebesar Rp20,74 triliun. Sementara capaian untuk SumselBabel […]
-
8 Januari 2024, 219.593 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT 2023
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat per 8 Janauri 2024 terdapat 219.593 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023 yang telah diterima DJP Kementerian Keuangan. “Sampai hari ini sudah 219.593 yang sudah menyampaikan (SPT),” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, dalam media briefing Update Kebijakan Perpajakan Terkini, di Kantor DJP, Senin (8/1/2024). Dari […]
-
Kantor Pajak Ramai Beri Apresiasi kepada WP yang Lapor SPT Lebih Awal
GIANYAR. Melalui unit vertikalnya, Ditjen Pajak (DJP) berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Perlu diketahui, periode pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2023 sudah dimulai sejak awal tahun ini. Guna mendorong wajib pajak lebih patuh, DJP memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang secara taat melaporkan SPT Tahunan pada awal periode […]
-
Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap WP yang Tak Punya NPWP, Ini Kata DJP
JAKARTA. Ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi atas wajib pajak orang pribadi yang tidak ber-NPWP tetap berlaku meski tata cara penghitungan PPh Pasal 21 telah diubah melalui PP 58/2023. Penyuluh Ahli Madya DJP Dian Anggraeni mengatakan Pasal 21 ayat (5a) UU PPh yang mengatur tarif lebih tinggi sebesar 20% masih berlaku. […]
WA only