NEWS
-
Mulai Tahun Ini ‘Kos-kosan’ Bebas Pajak, Ini 4 Faktanya
Rumah ‘Kos-kosan’ bakal terbebas dari pengenaan pajak hotel oleh pemerintah daerah. Hal ini seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Pada ketentuan sebelumnya, yaitu pada UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), kos-kosan dengan jumlah kamar lebih dari […]
-
Jangan Salah! Hitung PPh Jomblo dan Sudah Kawin Beda Lho
Skema penghitungan tarif pemotongan pajak penghasilan (PPh) antara pekerja yang belum menikah dengan yang sudah menikah memiliki perbedaan. Hal ini sesuai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023. PP tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi ini ditandatangani Presiden Joko Widodo […]
-
Tahun Baru, Ingat Hitung Pajak Penghasilan Juga Baru!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Resmi mengubah skema perhitungan tarif pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan atau gaji yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Aturan ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023. Aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 […]
-
Target PAD Pajak Jangan Bocor
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak daerah hingga 22 Desember 2023 mencapai Rp776 miliar. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp838 miliar. Artinya baru terealisasi 92 persen. Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Dapot Sinaga berharap ini menjadi catatan bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru. Ia berharap pada 2024, tidak ada lagi kebocoran PAD di […]
-
Cek Hitungan PPh Pasal 21 Pakai Tarif Efektif, Mulai 1 Januari 2024
Pemerintah secara resmi akan menerapkan tarif efektif untuk pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 mulai 1 Januari 2024. Kebijakan ini berlaku bagi karyawan termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia (TNI), anggota kepolisian negara Republik Indonesia (Polri), beserta pensiunannya. Melalui ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58/2023 ini, pemerintah memberlakukan […]
WA only