NEWS
-
Sukseskan Kompetisi Pilah Sampah, Pramono Siapkan Insentif Pajak
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan insentif pajak dalam rangka mendukung kompetisi pilah sampah bagi hotel, restoran, dan kafe. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan insentif pajak nantinya akan diberikan kepada hotel, restoran, dan kafe yang memenangkan kompetisi tersebut. “Tadi saya menyampaikan Pemprov DKI Jakarta akan melombakan hal ini karena masyarakat kita kan paling senang […]
-
64 Juta UMKM Dijangkau Sistem, Luhut Sebut Tax Ratio Bisa Naik ke 13%
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan meyakini penerapan Government Technology (Govtech) bakal mendukung peningkatan rasio perpajakan (tax ratio). Luhut mengatakan Govtech akan menghimpun semua data terkait aktivitas ekonomi, termasuk dari pelaku UMKM. Dengan teknologi tersebut, pemerintah juga bisa mengawasi kepatuhan UMKM dalam membayar pajak sebesar 0,5%. “Nanti dengan Govtech masuk, maka UMKM yang 64 […]
-
Ribuan Kendaraan Kena Razia, Puluhan WP Langsung Lunasi Pajak
Melalui UPTD Samsat Tarakan, Pemprov Kalimantan Utara menggalakkan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk menjaring pemilik kendaraan yang menunggak pajak. Kepala UPTD Kantor Bersama Samsat Tarakan Syaiful Adrie mengatakan petugas sudah merazia 2.064 kendaraan. Dia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan kesadaran sekaligus kepatuhan wajib pajak untuk membayar PKB secara tepat waktu. “Tujuan kita ini memberikan […]
-
Awas Salah! Ini Penjelasan Lengkap DJP Soal Pajak UMKM
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjabarkan poin-poin penting Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026, utamanya menyangkut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Adapun menjabarkan lima poin krusial dalam kebijakan baru ini: 1. Fasilitas Tarif 0,5% dan Batas Omset Tetap Berlaku Fasilitas PPh Final UMKM sebesar 0,5% tidak dihapus. Batas omset yang dapat memanfaatkan […]
-
Ditjen Pajak Memblokir Saham Milik Lima Wajib Pajak dengan Tunggakan Rp 3,4 Miliar
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerapkan ketentuan pemblokiran dan penyitaan saham milik penunggak pajak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-26/PJ/2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Inge Diana Rismawanti mengatakan hingga 8 Juni 2026, DJP telah melakukan pemblokiran atas aset saham milik lima wajib […]
WA only