NEWS
-
Rame-Rame Minta Audit Coretax Agar Pajak Ngacir
Persoalan sistem administrasi pajak Coretax Direktorat Jendral Pajak (DJP) belum juga usai. Berbagai pihak terus menyoroti sistem canggih Ditjen Pajak itu. Terbaru adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasioanal (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyarankan Presiden Prabowo Subianto melakukan audit atas sistem Coretax DJP sudah memakan waktu lama, namun hingga saat ini belum mampu dioperasikan penuh, masih […]
-
Sistem Coretax Nggak Beres, Luhut Minta Prabowo Audit
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengaudit Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Salah satu alasannya, sistem ini tak kunjung rampung meski sudah berjalan selama satu dekade. Menurut Luhut, Coretax perlu diaudit untuk melihat penyebab dari lamanya proses perampungan sistem. Hal ini juga termasuk dengan permasalahan yang menghambat […]
-
Terbebani Masalah Coretax, IWPI Ajukan Audiensi ke DPR
Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) telah mengajukan permohonan audiensi kepada Komisi XI DPR RI untuk membahas berbagai kendala yang dihadapi para wajib pajak dalam penggunaan sistem Coretax. Dalam surat bernomor 002/IWPI-SPA/I/2025 yang ditandatangani Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan, disebutkan bahwa aplikasi Coretax justru sering mengalami gangguan teknis yang menghambat pelaporan pajak. Selain itu, IWPI juga […]
-
Ikatan Wajib Pajak Indonesia Surati Prabowo Imbas Permasalahan Megaproyek Coretax
Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) telah melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 Februari 2025 lalu imbas permasalahan Coretax yang masih berlangsung. Melalui surat dengan nomor 011/IWPI-SP/II/2025 yang dilihat KONTAN, IWPI menyampaikan keprihatinan mendalam atas masih adanya berbagai malfungsi dalam sistem Coretax tersebut. Padahal, sistem Coretax yang telah diluncurkan pada 1 Januari 2025 ini […]
-
Pemkot Malang beri sanksi akumulasi denda wajib pajak tak transparan
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, menegaskan beri sanksi berupa akumulasi persentase denda empat kali lipat, terhadap wajib pajak yang kedapatan tidak transparan dalam menyampaikan laporan pajak. “Kalau itu kami ada sanksi dan denda. Kami juga ada penambahan persentase, kami akan mengalikan empat kali lipat dari yang dilaporkan,” kata Kasubid Pajak Daerah II Badan Pendapatan […]
WA only