NEWS
-
Berlaku Dua Bulan! Pemerintah Gratiskan Lagi PPN Tiket Pesawat Ekonomi Domestik
JAKARTA. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 25 April 2026. Langkah tersebut diambil sebagai upaya meredam dampak kenaikan harga avtur yang berpotensi mendorong naiknya tarif […]
-
Avtur Melonjak, Pemerintah Turun Tangan Jaga Tarif Pesawat Lewat Insentif Pajak
JAKARTA. Pemerintah bergerak cepat merespons lonjakan harga energi global yang berdampak langsung pada kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur). Untuk mencegah lonjakan tarif penerbangan domestik, pemerintah mengambil langkah intervensi dengan menjaga kenaikan harga tiket tetap berada di kisaran 9% hingga 13%. Langkah tersebut ditempuh melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026 yang […]
-
BPK Catat Pemeriksaan oleh DJP Belum Sepenuhnya Berbasis Risiko
JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat perencanaan pengawasan dan pemeriksaan oleh Ditjen Pajak (DJP) belum sepenuhnya berbasis pada sektor prioritas dan risiko ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil pemeriksaan oleh BPK menunjukkan bahwa perencanaan dan pemeriksaan pajak belum sepenuhnya mempertimbangkan sektor usaha prioritas, belum memperhatikan keselarasan dengan peta risiko kepatuhan dan ability to pay, serta belum memasukkan […]
-
Menkeu Tunda Rencana Penerapan Pajak Baru
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan pemerintah tidak melanjutkan rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jalan tol maupun pajak tambahan bagi kelompok berpenghasilan tinggi. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan. Pemerintah memilih menahan penambahan beban pajak hingga daya beli masyarakat dinilai cukup kuat. “Posisi kami tidak berubah. Kami […]
-
DJP Benahi Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan
Catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pajak menjadi alarm bagi kinerja penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui temuan tersebut sebagai bagian dari mekanisme pengawasan untuk memperbaiki tata kelola. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan temuan BPK dipandang sebagai koreksi konstruktif. “Pada prinsipnya kami memandang […]
WA only