NEWS
-
Sri Mulyani Ungkap Penerimaan Pajak Tumbuh 7,8 Persen Hingga Juli 2023
Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp1.109,1 triliun hingga Juli 2023. Capaian tersebut setara 64,56% dari target tahun ini, yakni senilai Rp1.718 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 7,8% (year on year/yoy). Menurutnya, penerimaan pajak masih menunjukkan kinerja positif meski mengalami perlambatan. “Ini pertumbuhannya relatif rendah dibandingkan […]
-
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Terus Melambat Pada Tahun Ini
Kinerja penerimaan pajak memang masih dalam tren positif. Sayangnya, pertumbuhan penerimaan pajak terus menurun dalam tujuh bulan pertama tahun ini. Bila menilik data historis dari Kementerian Keuangan, pertumbuhan penerimaan pajak pada bulan Januari 2023 tercatat 48,6% secara tahunan. Kemudian, pada Februari 2023 pertumbuhan penerimaan pajak tumbuh 40,4% secara tahunan. Sedangkan Maret 2023 penerimaan pajak tumbuh […]
-
Hilirisasi Memang Menaikkan Ekspor Nikel tapi Tiongkok yang Menikmati
Jakarta. Ekonomi Faisal Basri mengakui ada dampak lonjakan ekspor dari hilirisasi nikel yang gencar dilakukan pemerintahan Joko Widodo. Namun, kenaikan itu cenderung menguntungkan penerima manfaat smelter dari Tiongkok. Berdasarkan data 2014, nilai ekspor bijih nikel (kode HS 2604) hanya Rp1 triliun. Ini didapat dari ekspor senilai USD85,913 juta dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun […]
-
Mulai Moderat, Penerimaan PPh Badan Tumbuh 24,2% Hingga Juli 2023
Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan mengalami pertumbuhan sebesar 24,2% hingga Juli 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan capaian pertumbuhan tersebut memang tidak sekuat periode yang sama 2022, ketika tumbuh mencapai 132,4%. Meski demikian, lanjutnya, kinerja setoran pajak dari korporasi tersebut masih cukup baik. “Tumbuhnya 24,2% masih tinggi namun kalau dibandingkan tahun […]
-
Wah! Ternyata Mantan Presiden dan Wapres Bisa Bebas Pungutan PBB-P2
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk sejumlah pihak. Dua di antaranya adalah mantan presiden dan mantan wakil presiden. Ketentuan pembebasan PBB-P2 ini tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta 42/2019 s.t.d.d. Pergub DKI Jakarta 19/2021. Pembebasan pajak diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa, perjuangan, dan pengabdian yang […]