NEWS
-
Catatan DPR untuk DJP Soal Coretax: Jangan Ganggu Penerimaan Negara!
Komisi XI DPR meminta pemerintah memastikan kendala dalam penerapan coretax administration system tidak sampai mengganggu upaya pengumpulan penerimaan pajak pada 2025. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan penerapan coretax system masih membutuhkan berbagai penyempurnaan. Pada prosesnya, dia meminta pemerintah tetap harus mengamankan target penerimaan pada tahun ini. “Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjamin bahwa sistem IT apapun yang […]
-
DPR Minta DJP Susun Roadmap Penerapan Coretax System yang Minim Risiko
Komisi XI DPR meminta Ditjen Pajak (DJP) untuk menyusun peta jalan atau roadmap penerapan coretax administration system. Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan pelaksanaan coretax sejauh ini masih menemui berbagai kendala. Menurutnya, DJP perlu menyusun roadmap terkait dengan penerapan coretax yang berbasis risiko paling rendah. “Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyiapkan roadmap implementasi coretax berbasis […]
-
Cegah Penerimaan Turun, Ditjen Pajak & Komisi XI DPR Sepakat Pakai Sistem Pajak Lama
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan sepakat untuk kembali menggunakan sistem perpajakan lama, namun masih beriringan dengan menerapkan sistem pajak baru alias Coretax System. Untuk diketahui, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR RI mengadakan rapat kerja terkait pengaturan dan pengawasan Coretax system. Akan tetapi rapat tersebut berjalan secara tertutup, dan berlangsung sekitar […]
-
Update! DJP Jelaskan Coretax Tak Ditunda, Beroperasi Bareng Fitur Lama
Ditjen Pajak (DJP) mengumumkan pernyataan tertulis sebagai update atas hasil rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Komisi XI DPR mengenai coretax system. DJP menegaskan bahwa pelaksanaan coretax tidak ditunda. Hanya saja, menimbang berbagai masukan dari publik mengenai kendala yang muncul dalam penggunaan coretax, DJP dan DPR sepakat bahwa sistem administrasi pajak yang lama, SIDJP, tetap […]
-
Hearing dengan Wajib Pajak dan Bapenda Pekanbaru, Ini Temuan Komisi II DPRD
Setelah memanggil pihak swalayan dan sejumlah ritel modern di Kota Pekanbaru, Komisi II DPRD Kota Pekanbaru kembali memanggil wajib pajak (WP) yang lainnya, kali ini Komisi II memanggil pihak pergudangan. Sedikitnya ada tiga pergudangan yang dipanggil hearing Komisi II Senin (10/2/2025) yakni, Pergudangan Prima Center, Pergudangan Avian dan Pergudangan Platinum. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi […]
WA only