Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ada Rencana Bebas Pajak Penghasilan untuk Profesi Tertentu di IKN
JAKARTA – Pemerintah berencana memberi insentif berupa pembebasan pajak untuk orang pribadi dengan profesi tertentu yang memperoleh penghasilan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (20/10/2022). Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi mengatakan insentif tersebut akan diberikan bagi wajib pajak […]
-
Berlaku 2023! AS Rilis Nilai PTKP dan Tarif PPh Orang Pribadi Terbaru
WASHINGTON D.C., – Internal Revenue Service (IRS) melakukan penyesuaian nilai penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan lapisan tarif PPh wajib pajak orang pribadi yang berlaku mulai tahun pajak 2023. Otoritas pajak AS menyatakan penyesuaian PTKP dan lapisan tarif PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penyesuaian juga dikarenakan tingginya […]
-
Kemudahan Terkait Faktur Pajak untuk PKP Pedagang Eceran, Ini Kata DJP
Pengusaha kena pajak (PKP) pedagang eceran mendapat kemudahan administrasi terkait dengan pembuatan faktur pajak. Fungsional Penyuluh Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Iqbal Rahadian mengatakan PKP, termasuk pedagang eceran, tetap berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak. Oleh karena itu, ada kewajiban terkait dengan faktur pajak. “Untuk [pembuatan faktur pajak] PKP pedagang eceran dimudahkan,” ujarnya […]
-
Integrasi NIK dan NPWP Jadi Respons atas Perkembangan Digitalisasi
JAKARTA – Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga menjadi respons atas perkembangan digitalisasi ekonomi. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (21/10/2022). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan digitalisasi ekonomi menghadirkan berbagai tantangan sekaligus kesempatan. Dalam konteks ini, penggunaan data […]
-
Pemkot Kendari menghapus denda pembayaran PBB
Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengeluarkan kebijakan penghapusan pembayaran denda pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi wajib pajak hingga 30 November 2022. Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu di Kendari, Sultra, Kamis mengatakan kebijakan tersebut diterbitkan guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membayar pajak, tanpa harus membayar denda atas keterlambatan dalam membayar PBB-nya. […]
Got any book recommendations?
WA only