NEWS
-
Imbas Ponsel Wajib Ber-IMEI, Penerimaan Pajak Naik dan Industri Tumbuh
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah berkomitmen membongkar praktik akses ilegal terhadap Centralized Equipment Identity Register (CEIR). Agus mengatakan CEIR merupakan basis data yang menyimpan nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) dari ponsel yang beredar di Indonesia. Menurutnya, registrasi IMEI yang dibarengi dengan pelarangan ilegal akan berdampak positif pada penerimaan pajak dan kinerja industri […]
-
Wah! Kemenkeu Bakal Permudah Relawan Pajak Jadi Konsultan Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempertimbangkan untuk mempermudah proses sertifikasi dan perizinan konsultan pajak khusus bagi mereka yang pernah menjadi relawan pajak. Kepala Bidang Perizinan dan Kepatuhan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya PPPK Sekti Widihartanto mengatakan klausul ini sedang dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam peraturan menteri keuangan (PMK) baru terkait konsultan pajak. “Ke depan kita mungkin juga […]
-
Jokowi Bakal Bebaskan Pajak Mobil Listrik yang Diimpor Utuh
Pemerintahan menyiapkan regulasi untuk memuluskan investasi mobil listrik ke Indonesia. Insentif tersebut akan dibuat berupa insentif fiskal berupa pembebasan PPN mobil listrik Completely Build Up (CBU) impor. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang insentif ini diberikan agar insentif investasi di Indonesia lebih kompetitif bersaing dengan negara lain. “Kami juga akan menyiapkan regulasi untuk memberikan insentif terhadap […]
-
Penerimaan pajak di Kalbar hingga Juni 2023 capai 46,65 persen
Kepala Seksi Data dan Potensi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat Ahmad Khoiruddin mengungkapkan penerimaan pajak di Provinsi Kalbar hingga Juni 2023 mencapai Rp5,6 triliun atau 46,65 persen dari target tahun ini. “Hingga akhir Juni 2023 pendapatan negara dalam APBN Kalbar tercapai Rp5,6 triliun atau 46,65 persen dari target yang ditetapkan di 2023 yaitu Rp12,08 […]
-
Pemerintah Salah Beri Sanksi DHE SDA, Eksportir Bisa Lakukan Koreksi
Eksportir memiliki hak untuk melakukan koreksi atas sanksi penangguhan pelayanan ekspor akibat tidak terpenuhinya kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri. Bila memiliki bukti pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA di dalam negeri sesuai dengan PP 36/2023, eksportir perlu segera menyampaikan bukti tersebut ke Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). “Ini […]
WA only