NEWS
-
Bos Pajak Pede Setoran PPh Badan Moncer Jelang Tahun Politik
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo meyakini setoran pajak penghasilan badan atau PPh Badan akan terus terjaga hingga memasuki tahun Pemilu 2024. Dia memperkirakan setoran PPh yang didukung profitabilitas usaha itu akan masih menyumbang sekitar 20% dari total penerimaan perpajakan pada tahun ini. Adapun realisasinya hingga semester I sebesar Rp 263,7 triliun. Besaran setoran […]
-
Implementasi Bantuan Penagihan Internasional, DJP Lakukan Verifikasi
Ditjen Pajak (DJP) mengaku sedang melakukan verifikasi atas permintaan serta pemberian bantuan penagihan kepada yurisdiksi mitra. Hal ini dilakukan untuk mendukung implementasi dari PMK 61/2023 yang di dalamnya turut mengatur tentang kerja sama untuk pelaksanaan bantuan penagihan dengan yurisdiksi mitra. “Kita masih terus memverifikasi kira-kira bantuan penagihan apa yang dapat kita berikan ke mereka dan […]
-
DJP Riau Hadirkan Fasilitas bagi UMKM
Dikatakan Kepala Kanwil DJP Riau Ahmad Djamhari mengatakan, pihaknya sengaja menggandeng UMKM tersebut guna membantu mereka untuk naik kelas. Di samping itu, pihaknya juga membantu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak di kalangan UMKM. Bukan hanya menggandeng dan mengedukasi, DJP Riau dikatakannya juga memberikan beberapa fasilitas kepada UMKM dari sisi perpajakan. ‘’Kita juga memberikan berbagai fasilitas […]
-
Ada Pemilu, Dirjen Pajak Proyeksi Penerimaan PPh Korporasi Masih Kuat
Ditjen Pajak (DJP) memproyeksi setoran pajak penghasilan (PPh) badan akan tetap kuat pada 2024. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pemerintah masih terus menghitung target penerimaan PPh badan pada tahun depan. Meski demikian, dia meyakini PPh badan akan tetap menjadi kontributor utama pada penerimaan pajak di tahun politik. “Insyaallah paling tidak di 20% ke ataslah kemungkinan […]
-
Berlaku Penuh 2024, Begini Strategi DJP Kebut Pemadanan NIK-NPWP
Ditjen Pajak (DJP) mencatat 57,9 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah diintegrasikan sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi, atau setara 82,02%. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan masih ada data NIK yang belum dipadankan dengan NPWP. Menurutnya, DJP akan terus berupaya memadankan NIK sebagai NPWP tersebut sehingga dapat selesai pada akhir tahun. […]