NEWS
-
Cihuy! Sistem Pajak Canggih dari Sri Mulyani Meluncur 2024
Jakarta, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menegaskan bahwa Kementerian Keuangan berencana untuk mengoperasikan penuh teknologi perpajakan super canggih pada 2024. Adapun, teknologi perpajakan supercanggih tersebut adalah sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) alias core tax administration system (CTAS). Core tax administration system adalah pembaruan sistem teknologi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP. Pembaruan sistem […]
-
Sri Mulyani Pungut Pajak Fasilitas Kantor Mulai 1 Juli
Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi mengenakan pajak terhadap fasilitas kantor atau natura 1 Juli lalu. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat […]
-
Tenang! Pajak Fasilitas Kantor Tak Bikin Karyawan Tekor
Pengenaan pajak terhadap natura atau kenikmatan yang diperoleh karyawan dari perusahaan atau pemberi kerja dijamin tak akan membuat susut gaji bersih atau take home pay golongan kelas bawah. Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menjelaskan, ini karena batasan natura atau kenikmatan yang dikenakan pajak memiliki batasan sesuai kepantasan yang telah […]
-
Pajak Natura Tak Cukup Dorong Penerimaan Pajak Semester II-2023
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak pada semester I-2023 sudah mencapai Rp 970,2 triliun. Penerimaan pajak ini sudah setara 56,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Hanya saja, kinerja penerimaan pajak semester I-2023 ini hanya berhasil tumbuh 9,9% secara tahunan alias year on year (YoY). Lantas, apakah kebijakan pajak natura yang […]
-
Natura dari Endorsement Kini Jadi Objek Pajak, Begini Penjelasan DJP
Pemerintah melalui PMK 66/2023 mengatur penggantian atau imbalan dalam bentuk natura/kenikmatan sehubungan dengan jasa endorsement oleh influencer di sosial media kini menjadi objek pajak penghasilan (PPh). Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan natura yang diterima seorang aktris ketika melakukan jasa endorsement termasuk penggantian atau imbalan karena adanya transaksi jasa antarwajib pajak. Dengan […]
WA only